Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar, SE.M.Si bersama seluruh pejabat dan stafnya foto di depan kantor.
JAYAPURA (PB.COM)—Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali mencatat prestasi membanggakan di jelang pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tanggal 29 Juni 2024 mendatang
Perayaan puncak Harganas bertema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas tahun ini sedianya akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah dihadiri langsung Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan perkiraan peserta mencapai sekitar 10 ribu orang yang datang dari seluruh Indonesia.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan, ketujuh item penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi BKKBN RI atas prestasi BKKBN Bali dalam aneka perlombaan guna memeriahkan Harganas tahun ini. Semua provinsi, kata Sarles, diberi kesempatan untuk memacu semua program kerjanya dalam meningkatkan kualitas keluarga sepanjang tahun 2024 ini dan diberi penilaian.
Kaper BKKBN Bali Sarles Brabar saat memantau langsung pengukuran dan penimbangan bayi sebagai intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Bangli.
“Puji Tuhan berkat kekompakan dan kolaborasi, kami bisa mampu raih tujuh penghargaan. Sudah kami terima surat resminya. Saya sampaikan ke seluruh rekan-rekan di semua bidang kerja bahwa inilah buah manis dari apa yang kita tabur selama ini. Saya ikut merasa bangga karena ini bulan kesembilan saya memimpin BKKBN Bali sejak Agustus 2023 lalu, kita mampu raih aneka penghargaan ini,” kata Sarles Brabar saat menghubungi papuabangkit.com, Rabu, 26 Juni 2024.
Menurut Sarles, adapun ketujuh penghargaan yang diraih Perwakilan BKKBN Bali yakni Juara 1 Kategori PIK/R Segmentasi Percontohan Usia Berani, Juara 1 Kategori Pelayanan KB Index Kualitas, Apresiasi Terbaik 1 Pada PIAWAI DAK Kategori 3 Dengan Inovasi SiDAK Kencana. Pemenang GenRe AWARD Terbaik 2 Tingkat Nasional, Juara 3 Bidan Praktek Mandiri Kategori 2 Wilayah Non DTPK Tingkat Nasional, dan Apresiasi GenRe Award Kategori Pelibatan Remaja Tingkat Nasional.
Kaper BKKBN Bali Sarles Brabar Kegiatan Kick Off penimbangan dan pengukuran bayi sebagai intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Badung.
“Untuk Apresiasi Lomba Tingat Nasional PLKB/PKB masih akan dilombakan pada puncak acara Harganas ke-31 di Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tapi kita optimis akan bisa raih penghargaan juga,” tutur Sarles.
Sejumlah Penghargaan Lain
Selain sejumlah penghargaan itu, Sarles Brabar mengatakan, BKKBN Bali juga mampu mencatat prestasi tingkat nasional lainnya. Di antaranya, diterimanya sertifikat ISO 37001:2016 yaitu standar internasional mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Kaper BKKBN Bali Sarles Brabar foto dengan Juara Duta Genre Bali yang memenangkan lomba tingkat nasional.
“Ini sebagai bukti keseriusan kita untuk mencegah gratifikasi dan penyuapan, serta mendeteksi risiko korupsi. Selain itu tahun 2023 juga, Bali catat prestasi Juara Duta Genre nasional. Pria juara II nasional sedangkan Perempuan juara III Nasional,” tutur pria asal Biak yang pernah menjadi Kaper BKKBN Maluku dan Papua ini.
Prestasi paling membanggakan lain, kata Sarles, ialah upaya Bali yang tetap mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Dimana terdapat lima kabupaten di Bali yang memiliki angka prevalensi stunting di bawah 7 persen.
“Baru saja kami dapat surat resmi bahwa pada Puncak Harganas ke-31 di Semarang, ada 6 bupati di Provinsi Bali menerima penghargaan sebagai daerah dengan stunting terendah tingkat nasional di bawah 7 persen yakni Klungkung, Badung, Tabanan, Buleleng, Gianyar dan Karangasem. Sementara di Tingkat provinsi, Bali juga masih terendah dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 7,2 persen atau turun 0,8 persen dari tahun 2022 dengan 8,0 persen,” urainya.
Rinciannya, angka prevalensi stunting di Kabupaten Badung sebesar 4,9 persen, Klungkung (4,9 persen), Buleleng (6,2 persen), Gianyar (6,3 persen), Tabanan (6,3 persen), dan Karangasem (6,4 persen).
Keungggulan Bali
Menurut Sarles, ada sejumlah keunggulan yang menjadi alasan suksesnya program BKKBN di Bali, termasuk dalam hal penanganan stunting. Pertama, karakakter wilayahnya yang mudah dijangkau dengan menyandang predikat sebagai destinasi wisata internasional menjadi modal dalam pelaksanaan program BKKBN.
“Kedua, ada satu keunggulan ialah budaya manut atau nurut dalam diri masyarakat Bali. Jadi mereka selalu menuruti dan mendukung semua program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk dari BKKBN. Saya kira ini modal utama kesuksesan semua program,” urainya.
Kaper BKKBN Bali Sarles Brabar saat tampil sebagai salah satu narasumber yang diselenggarakan Kementerian PPPA di Universitas Negeri Hindu Denpasar.
Kendati demikian BKKBN terus melakukan advokasi dan edukasi kepada semua pihak, terutama kelompok Gen Z dan Gen Y atau Milenial. Sebab pemahaman orang tua mereka (kelompok Babby Boomers) tentu berbeda dengan Gen Z dan milenial yang hidup dalam dunia teknologi.
“Jadi kita terus lakukan edukasi dan advokasi secara intens. Kita lebih banyak lakukan aksi di kabupaten/kota karena wilayahnya mudah dijangkau,” paparnya.
Ketiga, kerja konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik Provinsi Bali, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Menurut Sarles, koordinasi dan kolaborasi berjalan dengan sangat baik dan dilakukan seiring sejalan dari semua tingkatan pemerintahan.
Para mahasiswa Universitas Negeri Hindu Denpasar yang hadir dalam seminar tentang pencegahan stunting.
“Keempat, penanganan stunting di Bali kita kerja secara pentahelix dengan melibatkan banyak pihak. Jadi pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, Perguruan Tinggi, BUMN, Swasta dan media. Misalnya mahasiswa turun PKL dan lakukan edukasi tentang stunting,” tuturnya.
Kelima, keunggulan lain di Bali adalah adanya kerja kolaborasi dari seluruh intansi untuk sama-sama menurun angka stunting. Kata Sarles, penanganan stunting di Bali tidak hanya menjadi tugas BKKBN, Dinas Kesehatan atau Bappeda semata tetapi kerja kolaboratif semua pihak.
Keenam, Pemerintahan Desa di Bali dipadukan dengan Desa Adat yang dikenal dengan Banjar. Ini sebagai pengendalian yang efektif dalam membangun Masyarakat Bali yang berbasis adat dan agama. Kekerabatan manusia dengan alam dan Sang Pencipta menjadi bagian yang terpisahkan.
“Bagusnya, sampai desa pun selalu ada anggaran rutin tangani stunting. Kita sering lakukan lokakarya Rembuk Stunting di desa langsung aksi. Semua ibu hamil dan balita wajib dibawa ke Posyandu. Ada kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Desa Adat dan Babinsa untuk mengendalikan masyarakat untuk wajib Posyandu. Ini tradisi bagus yang bisa ditiru di wilayah lain,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
