Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, saat mengikuti Asian Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang berlangsung di Bali selama dua hari, Senin hingga Selasa, 16–17 Juni 2025.
BALI (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan komitmen penuh dalam upaya eliminasi malaria secara global dengan menandatangani komitmen integritas untuk menuntaskan malaria tahun 2030.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, saat mengikuti Asian Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang berlangsung di Bali selama dua hari, Senin hingga Selasa, 16–17 Juni 2025.
“Saya juga mempresentasikan kondisi malaria di provinsi kami, di mana 97 persen kasus terkonsentrasi di Kabupaten Mimika dan Nabire,” kata Wagub Deinas Geley kepada wartawan usai penutupan forum.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat tinggi dari kawasan Asia Pasifik, termasuk mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan RI, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam mengakhiri malaria sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Delegasi dari negara-negara tetangga seperti Papua Nugini dan Kepulauan Solomon juga hadir, menegaskan urgensi kerja sama lintas batas.
Data dari Dinas Kesehatan Papua Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika mencatat jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 161.402 kasus, menjadikannya sebagai penyumbang terbesar di tingkat nasional. Kabupaten Nabire menyusul dengan angka kasus yang signifikan, menjadikan dua wilayah ini sebagai fokus utama penanganan.
Sementara itu, enam kabupaten lainnya: Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya – hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total kasus di provinsi. Kabupaten Deiyai bahkan mencatat 0 persen kasus malaria berdasarkan laporan terakhir.
Wagub Deinas menjelaskan bahwa lonjakan kasus malaria di Papua Tengah selama periode Mei hingga Desember 2024 sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti curah hujan tinggi, kondisi iklim tropis, dan banyaknya tempat perindukan nyamuk di sekitar permukiman penduduk.
Hingga saat ini, hampir 60 persen kampung di Papua Tengah masuk dalam wilayah dengan transmisi penularan malaria tinggi. Bahkan, 97 persen kasus tercatat di wilayah kota, sedangkan wilayah pegunungan hanya mencatat sekitar 1 persen.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menghadiri pertemuan pemimpin Asia Pasifik untuk eliminasi malaria di Bali, 17 Juni 2025.
Upaya Pengendalian dan Capaian Provinsi
Papua Tengah mencatat sejumlah capaian penting dalam pengendalian malaria, antara lain:
Konfirmasi laboratorium atas kasus malaria mencapai 99,9 persen
Angka Pemeriksaan Darah (ABER): 55,5 persen
Positive Rate (PR): 20,6 persen
Cakupan pengobatan standar: 93,5 persen
Kelengkapan pelaporan SISMAL tahun 2024: 97 persen
Sebanyak 0,11 persen kasus positif di wilayah endemis rendah dan tinggi I (197 kasus) telah ditindaklanjuti dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sebanyak 125 kali.
Meskipun tren tahunan menunjukkan kenaikan sejak 2018, terjadi fluktuasi dan sempat menurun pada tahun 2020 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah memiliki dampak, namun perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen internasional tersebut, Pemprov Papua Tengah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Eliminasi Malaria di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di wilayah dengan angka tertinggi yakni Mimika dan Nabire.
“Satgas ini akan diketuai langsung oleh bupati setempat dan melibatkan sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, serta petugas puskesmas dan camat. Penanganan malaria harus menyentuh hingga ke level distrik agar tuntas dan berkelanjutan,” ujar Wagub Deinas.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri pelantikan Bupati Puncak Jaya yang berlangsung di waktu yang sama. “Sebagai mantan Wakil Bupati Puncak Jaya, saya sebenarnya ingin hadir. Tapi kegiatan ini sangat penting karena menyangkut nyawa masyarakat kita,” tuturnya.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, Papua Tengah resmi bergabung dalam jaringan kawasan Asia Pasifik yang berkomitmen untuk mengakhiri malaria paling lambat tahun 2030. (Rilis/’GMR))
