Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay
JAYAPURA (PB.COM) – Penolakan terhadap klaim 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua, termasuk tokoh adat, aktivis pro-NKRI, dan pemimpin daerah. Mereka menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar historis dan budaya, serta bertentangan dengan semangat perdamaian dan kemajuan masyarakat Papua masa kini.
Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, secara tegas menyatakan bahwa klaim 1 Juli sebagai HUT OPM adalah bentuk penyimpangan sejarah dan tidak mewakili suara mayoritas rakyat Papua.
“1 Juli tidak punya tempat dalam sejarah masyarakat adat Papua. Klaim itu hanya menambah luka lama dan menghambat kemajuan kami,” ujar Yanto di Jayapura, Senin (30/6).
Menurutnya, masyarakat Papua hari ini lebih mendambakan kehidupan damai, stabil, dan sejahtera, bukan terjebak dalam narasi kekerasan yang tidak membawa manfaat.
Penolakan serupa disuarakan Korneles Yenu, Ketua Gerakan Merah Putih Irian Jaya. Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu separatis menjelang 1 Juli, yang kerap dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan.
“Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh dalam ketakutan. Papua ingin maju, bukan kembali ke masa kekerasan,” katanya.
Korneles menekankan bahwa masa depan Papua hanya bisa dibangun melalui dialog, pendidikan, dan kolaborasi, bukan dengan menghidupkan kembali simbol-simbol konflik.
Tokoh adat dari Manokwari, Lewi Mandacan, turut mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terhadap Papua melalui pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Sudah saatnya kita fokus menjaga kedamaian. Retorika konflik hanya akan merusak persatuan dan masa depan generasi muda Papua,” tegasnya.
Menurut Lewi, masyarakat Papua harus bersatu dalam semangat membangun dan tidak membiarkan narasi separatisme mengaburkan masa depan yang sedang dibangun bersama.
Dari sisi pemerintahan, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat di delapan kabupaten yang dipimpinnya agar menjaga kondusivitas wilayah menjelang 1 Juli.
“Kedamaian adalah fondasi utama pembangunan. Kami tidak ingin ada gangguan yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Saya mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujar John.
Para tokoh sepakat bahwa peringatan 1 Juli sebagai HUT OPM adalah bentuk glorifikasi kekerasan yang tidak sesuai dengan semangat zaman. Mereka menilai bahwa generasi muda Papua seharusnya diarahkan untuk menjadi agen perubahan positif, bukan korban dari konflik yang berkepanjangan.
“Papua adalah bagian sah dari NKRI, dan kami ingin membangun bersama, bukan memisahkan diri,” tandas Yanto Eluay. (ADM)
