Tokoh Pemuda PApua, Gifli Buinei
JAYAPURA (PB.COM) – Rencana Gubernur Papua, Matius Fakhiri untuk maju sebagai Ketua PSSI Provinsi Papua memicu perdebatan publik. Di tengah apresiasi atas niat memajukan sepak bola daerah, muncul kekhawatiran serius soal potensi konflik kepentingan jika jabatan strategis pemerintahan dirangkap dengan posisi di organisasi olahraga.
Wacana pencalonan Gubernur Papua sebagai Ketua PSSI daerah berkembang cepat setelah beredarnya pamflet yang menyebutkan niat tersebut. Respon publik pun terbelah sebagian melihatnya sebagai peluang percepatan pembangunan sepak bola Papua, sementara lainnya menilai langkah itu berisiko mengaburkan batas antara kepentingan publik dan organisasi olahraga.
Tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, menjadi salah satu suara yang secara terbuka meminta agar rencana tersebut dikaji ulang. Ia menegaskan bahwa posisi gubernur memiliki tanggung jawab luas sebagai pembina seluruh cabang olahraga, bukan hanya sepak bola.
“Peran gubernur itu strategis dan menyeluruh. Kami menghargai niat pribadi beliau, tetapi sebaiknya dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Kekhawatiran utama yang mengemuka adalah potensi konflik kepentingan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, seorang kepala daerah memiliki kewenangan dalam penganggaran, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pada saat yang sama ia memimpin organisasi olahraga tertentu, muncul risiko ketimpangan dalam distribusi anggaran.
Situasi ini dinilai dapat memunculkan persepsi publik tentang keberpihakan kebijakan—di mana sepak bola berpotensi mendapatkan prioritas lebih dibanding cabang olahraga lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada ketidakadilan pembinaan olahraga secara menyeluruh di Papua.
Selain itu, rangkap jabatan juga dikhawatirkan mengganggu efektivitas kinerja gubernur. Beban tugas pemerintahan yang kompleks berpotensi tidak optimal jika harus dibagi dengan tanggung jawab mengelola organisasi olahraga yang juga menuntut perhatian penuh.
Flyer rencana Gubernur Papua, Matius Fakhiri mencalonkan diri sebaia Ketua PSSI Papua
Gifli menambahkan bahwa kepemimpinan PSSI Papua seharusnya diisi oleh figur profesional yang memiliki fokus dan kompetensi di bidang olahraga, bukan dari kalangan pejabat aktif.
“Jika dipimpin oleh profesional, pembinaan sepak bola akan lebih objektif, terarah, dan jauh dari kepentingan politik,” tegasnya.
Di sisi lain, belum ada pernyataan resmi dari pihak Matius Fakhiri terkait kepastian pencalonan tersebut. Namun dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa publik Papua semakin kritis terhadap isu tata kelola dan integritas dalam pengelolaan sektor olahraga.
Gifli berujar, perdebatan ini bukan sekadar soal siapa yang layak memimpin PSSI Papua, tetapi juga menyentuh prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Di tengah harapan besar terhadap kemajuan sepak bola Papua, publik kini menanti keputusan yang tidak hanya berpihak pada prestasi, tetapi juga menjunjung etika dan transparansi,” pungkasnya. (ADM)
