Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (9/6/2026).
NABIRE (PB.COM) –Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH.
Viktor Fun dalam sambutannya menjelaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, di era digital saat ini data telah menjelma menjadi aset strategis yang menentukan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Data kependudukan, keuangan, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan daerah merupakan sumber daya yang sangat berharga dan harus mendapat perlindungan maksimal.
Ancaman terhadap data, menurut Viktor bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman nyata terhadap jalannya pemerintahan, kualitas pelayanan publik, bahkan kepercayaan masyarakat kepada negara.
Bentuk ancaman pada era modern tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik. Serangan siber dapat melumpuhkan jaringan, aplikasi, maupun pusat data pemerintahan tanpa harus merusak infrastruktur secara langsung.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah sedang membangun banyak hal secara bersamaan. “Kita membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas publik, memperkuat tata kelola pemerintahan. Dan pada saat yang sama, kita juga melakukan transformasi digital dan pemerintah mulai memanfaatkan teknologi informasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa digitalisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan informasi. Namun yang perlu disadari bahwa digitalisasi tanpa keamanan juga ibarat membangun rumah megah tanpa pintu dan kunci. Sistem yang canggih tidak dapat berarti apabila tidak terlindungi dari ancaman syber.
“Bimtek tidak semata-mata menjadi pelatihan teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.
Lagi menurut Viktor, keamanan syber bukan hanya urusan dinas Kominfo, bukan hanya tugas administrator jaringan dan bukan hanya tenaga teknis tetapi keamanan syber adalah tugas dan tanggungjawab bersama.
Ia mengingatkan bahwa berbagai insiden keamanan siber kerap berawal dari kelalaian manusia, mulai dari penggunaan kata sandi yang lemah, pengelolaan perangkat yang tidak sesuai prosedur hingga penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
“Oleh karena itu, setiap aparatur pemerintah harus menjadi pertahanan keamanan syber daerah mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga pada jajaran staf,” tegasnya. (GMR/Abeth)
