Sambut Hari Kemerdekaan, Kelompok Sayai Gelorakan Menanam Sayur Kol

 

Penanaman perdana sayur kol dilakukan oleh Kepala Distrik Oridek, Arolius Mofu, SE bersama tiga kepala kampung di Kampung Bakribo, Sabtu (15/8/2020).

BIAK (PB.COM) – Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 75 tahun 2020, jadi momentum petani kelompok Sayai, Kampung Bakribo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor menggelorakan semangat menanam sayur kol di tengah kondisi pandemi COVID 19.

Penanaman perdana sayur kol dilakukan oleh Kepala Distrik Oridek, Arolius Mofu, SE bersama tiga kepala kampung di Kampung Bakribo, Sabtu (15/8/2020). Ia berharap penanaman perdana yang dilakukan Kelompok Sayai ini dapat memotivasi para petani lainnya untuk tetap bisa menanam berbagai macam jenis sayur.

“Saya mengapresiasi para petani kelompok ini, saya mengharapkan ini menjadi motivasi bagi para petani di kampung-kampung lain, untuk juga menanam macam-macam sayur,” ungkapnya di sela penanaman.

Kata Mofu, penanaman yang sudah dilakukan, hendaknya dilanjutkan dengan sistem kerja yang baik, terutama manajemen kelompok yang baik, sehingga kelompok dapat terus bekerja dan terus berkembang. “Manajemen penting, sehingga harus ada kelanjutan dari proses penanaman ini, tidak hanya sampai disini saja,” katanya.

Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Biak Numfor, Adrianus Faidiban menjelaskan dirinya tersentuh dengan apa yang ditunjukkan para petani kelompok Sayai, yang secara mandiri melakukan penanaman sayur.

“Saya tanya ada penyuluh atau tidak, mereka sampaikan tidak, nah ini yang membuat saya tersentuh, mereka mau bekerja keras, kehadiran saya disini membantu mereka,” katanya.

Adrianus menuturkan bahwa penanaman sayur yang dilakukan ini merupakan bentuk kerja keras yang patut diapresiasi, mengingat para petani konsisten untuk mengaplikasikan apa yang disampaikannya dalam pendanpingan yang selama ini dilakukan.

“Kami mengharapkan dukungan dari bapak Kepala Distrik, untuk dapat mendorong para kepala desa menggerakkan para petani untuk mengikuti apa yang sudah ditunjukkan oleh kelompok ini, aplikasi dari apa yang disampaikan dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kelompok Sayai, Eko Yensenem menambahkan bahwa penanaman yang dilakukan oleh pihaknya, merupakan penanaman kedua kalinya, setelah sebelumnya melakukan penanaman sayur kangkung.

“Penanaman ini dilakukan, dengan harapan ke depan sayur yang kita tanam ini bisa dipasarkan, tidak hanya itu tetapi kelompok juga berkomitmen ke depan tidak hanya menanam sayur kol, seperti pada saat ini, tetapi jenis sayur maupun tanaman lainnya,” tambahnya. (Gusty Masan Raya)

Dua Positif Covid di Biak, Lampu Merah Untuk Saireri

JAYAPURA (PB.COM)-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Senin (20/04/2020) mengumumkan 2 kasus positif di daerahnya. Kabar ini membuat masyarakat di wilayah Adat Saireri di Teluk Cenderawasih yang terdiri dari Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen, kini harus waspada.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Nap, S.Si,M.Pd mengatakan  dari 6 sampel yang dikirim oleh pihak RSUD Biak ke Litbangkes Papua di Jayapura, Sabtu (18/04/2020), sebanyak 2 sampel dinyatakan positif. Sedangkan 4 lainnya negatif.

“Dua orang yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona itu statusnya hanya sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), sementara satu yang statusnya sebagai PDP hasil pemeriksaannya negatif. Pasien dengan status PDP adalah suami dan ayah dari dua orang yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona,” ujar Bupati Herry Nap saat memberikan keterangan pers Senin malam (20/02/2020).

Herry menjelaskan, awalnya rapid test yang dilakukan di Puskesmas Ridge Samofa Biak, hanya pasien dengan status PDP yang dinyatakan positif namun dari hasil swab test justru hasilnya negatif. Sementara kelima keluarga PDP (istri, anaknya tiga dan adiknya) justru negative dari hasil pemeriksaan rapid test, namun setelah sample yang dikirim untuk pemeriksaan swab test di Jayapura, satu anak dan istri dari PDP itu hasilnya positif tertular Virus Corona.

Bupati Herry dengan tegas meminta semua pihak supaya mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlawanan terhadap Virus Corona. Salah satunya dengan tetap memperhatikan anjuran dan himbauan dari pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Biak Numfor.

“Saya berharap semua pihak tetap mendukung upaya-upaya penanganan dan pencegahan supaya kasus Virus Corona di Kabupaten Biak Numfor tidak meluas, salah satunya karantina wilayah atau lokasi ketika dilakukan harus didukung. Sudah cukup, tidak boleh ada lagi yang seolah-olah tidak peduli dengan persoalan Virus Corona,” tegas Bupati sambil menitikan air mata.

“Kalau kita cinta Kabupaten Biak Numfor maka mari dukung pemerintah, jaga diri, dengar-dengaran. Apa yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan bersama, dan harus didukung oleh siapa saja di Kabupaten Biak Numfor,” tambahnya.

Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Biak Numfor Daud N. Duwiri, M.Kes mengatakan, karantina dan pemeriksaan terhadap semua orang yang telah melakukan kontak dengan pasien positif itu akan dilakukan secepatnya. Masyarakat yang juga pernah kontak dengan kedua pasien dan PDP itu juga dihimbau supaya melaporkan dan memeriksakan diri.

“Pasien PDP sudah sembuh dan melakukan transmisi lokal pada anaknya dan istrinya, sehingga keduanya positif. Dan kepada siapa saja yang telah kontak dengan PDP dan kedua pasien yang sudah dinyatakan terinfeksi Virus Corona inii supaya melaporkan diri untuk diperiksa,” katanya menambahkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasien PDP itu pernah melakukan perjalanan ke Jakarta dan kembali ke Biak tanggal 15 Maret lalu. Diduga, pasien dengan status PDP itu sudah sembuh, dan menularkan Virus Corona ke istri dan satu orang anaknya.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan melakukan karantina wilayah (kompleks) dan meminta semua orang yang pernah bersentuhan PDP dan atau pasien positif itu memeriksakan diri ke rumah sakit atau Puskemas. Hal itu demi memutus mata rantai penularan virus corona di Kabupaten Biak Numfor. (Gusty/OP)

Pemprov Papua Minta Pemkab Biak Segera Usulkan Nama Wakil Bupati

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua minta Kabupaten Biak segera mengusulkan nama wakil bupati pengganti almarhum Nehemia Wospakrik, MM yang meninggal dunia tahun 2018 lalu.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kepada wartawan, Rabu (19/2/2020) mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Biak, perlu dilakukan rekrutmen. “Kami baru menyurat atas nama gubernur ke Biak, supaya proses rekrutmen segera dilaksanakan, tidak boleh pemerintah itu lama prosesnya,” kata Wakerkwa.

Menurut Wakerkwa, pengisian jabatan wakil bupati sangat penting, namun harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada. “Kalau jabatan wakil bupati lama kosong, masyarakat akan curiga. Oleh sebab itu diharapkan agar segera melakukan pengusulan nama,” jelasnya.

Jika sudah ada nama diusulkan dari Bupati Biak, kata Wakerkwa, nama tersebut akan segera diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. “Pemkab Biak harus segera menyusulkan wakil bupati kepada kita supaya kita teruskan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya proses pelantikan wakil bupati Biak,” tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan Bupati Biak Herry Ario Naap untuk segera mendorong pengisian jabatan wakil bupati (wabup), sepeninggal almarhum Nehemia Wospakrik yang mangkat pada Desember 2018 lalu.

“Bupati definitif sudah saya lantik karena itu, saya harap tahapan berikut adalah memilih wabup untuk membantu tugas-tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Biak,” terang ia.

Ia mengingatkan agar pengisian jabatan wakil bupati, tak boleh dilakukan atas dasar keinginan bupati semata atau pihak tertentu. Pengisian jabatan pun wajib mengacu kepada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pilkada ini kan ada partai yang mengusung calonbupati dan wakil bupati. Sehingga nanti partai politiklah yang mengajukan dua nama untuk bawa ke DPRD setempat, sehingga dibahas lalu memilih salah satu.

“Tidak bisa bupati yang pilih wakilnya. Nanti ada mekanisme. Ingat sekali lagi harus ada mekanisme karena ada banyak kejadian kepala daerah atau wakilnya meninggal lalu proses penggantinya tak sesuai prosedur,” tegasnya. (Toding)

Dari 427 Kampung KB di Papua, Binyeri Terpilih Jadi Percontohan

Panorama Kampung Binyeri di Pesisi Pantai di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

JAYAPURA (PB.COM)—Sepanjang tahun 2016-2018, BKKBN Provinsi Papua telah mencanangkan dan membentuk 427 Kampung Keluarga Berencana atau dikenal dengan Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu program unggulan BKKBN hasil terjemahan dari Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yakni membangun dari pinggiran.

Berdasarkan data BKKBN Papua per Desember 2018, ada 20 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki Kampung KB ini yakni Kota Jayapura sebanyak enam (6) Kampung KB, Kabupeten Jayapura (20), Merauke (14), Pegunungan Bintang (10), Bovendigoel (20), Biak Numfor (37), Kepulauan Yapen (19), Tolikara (20),  Jayawijaya (41), Puncak Jaya (20),  Lanny Jaya (39), Yalimo (21), Sarmi (21), Puncak (14), Nabire (16), Waropen (11), Yahukimo (24), Keerom (29), Mimika (18), Asmat (19), dan Kabupaten Supiori sebanyak 7 Kampung KB.

“Masih ada 8 kabupaten yang belum. Kendalanya ada di kesiapan OPD setempat dan beberapa wilayah yang memang disebabkan oleh faktor keamanan. Dulu anggaran pencanangan dari Pusat sehingga diacarakan biar masyarakat tahu. Tapi karena program ini berakhir di 2018, maka yang belum akan kita upayakan ke depan, tentunya dengan anggaraan dari kabupaten. Dulu memamg kita habis waktu karena sering diminta  turun ke wilayah yang sudah dibentuk, khususnya daerah pesisir,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.MSi kepada sejumlah wartawan pada giat sharing meeting di ruang kerjanya, Selasa (26/03/2019).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.MSi

Adapun 8 kabupaten yang belum memiliki Kampung KB yakni Kabupaten Nduga, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Mappi.

Menurut Sarles, dari 427 Kampung KB yang telah ditetapkan itu, pihaknya telah menetapkan Kampung Binyeri di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor sebagai Kampung KB Percontohan di tingkat Provinsi Papua.

“Alasan pertama, adanya sinergitas, kolaborasi dan kerjasama lintas sektor yang sangat padu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Biak Numfor untuk membangun masyarakat di Kampung Binyeri,” kata Sarles.

Adapun sejumlah OPD itu yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor. Belum lagi, sejumlah pihak swasta seperti Bank Indonesia dan Bank Papua, dan RRI turut serta mengambil bagian membangun Binyeri.

Alasan kedua, lanjut Sarles, ada partisipasi dan kesadaran masyarakat Kampung Binyeri yang sangat tinggi untuk mendukung program Kampung KB. Selain itu, berkat sinergitas OPD dan partisapasi masyarakat, sektor perikanan dan pariwisata sebagai program unggul di Kampung Binyeri mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

 

Pencanangaan Kampun Binyeri sebagai Kampung KB pada 28 Agustus 2017 lalu.

Buka Kesadaran Pemda dan Masyarakat

Menurut Sarles, lewat program Kampung KB, BKKBN membuka mata masyarakat di Papua bahwa BKKBN tidak hanya bicara kesehatan reproduksi dan jumlah anak tetapi juga menjadi inisiator kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang kolaboratif.

“BKKBN berorientasi pada bagaimana menggerakkan kesadaran masyarakat akan potensi kampungnya dan berusaha untuk memaksimalkannya bagi kesejahteraan bersama. Ia jadi miniatur program pemberdayaan masyarakat di kampung. Masyarakat saat ini membutuhkan intervensi dari Pemrintah secara lintas sektor untuk menggairahkan semangat masyarakat untuk menggali dan mengembangkan potensi mereka,” urai Sarles.

Sarles menambahkan, dalam rencana, Perwakilan BKKBN Papua akan menggelar Rapar Kerja Daerah (Rakerda) di Kabupaten Biak Numfor, 8-10 April 2019 mendatang. Pada kesempatan itu, kata Sarles, ia akan mengajak seluruh pimpinan OPD di Biak Numfor untuk melakukan studi banding di Kampung Binyeri yang sudah ditetapkan sebagai Kampung KB Percontohan tingkat Provinsi Papua.

Nelayan Kampung Binyeri dengan hasil tangkapan berkat bantuan perahu motor bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

“Saya berharap sinergitas yang sudah ada ini tetap dijaga agar masyarakat Kampung Binyeri tetap merasakan manfaat kehadiran pemerintah. Dengan ini masyarakat juga merasa bahwa mereka bukanlah obyek pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan. Dan generasi penerus ke depan ditanamkan sikap kolaborasi ini,” kata Sarles.

Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Philmona M. Yarollo, S.S0s.M.Si menambahkan, untuk kabupaten yang belum dilakukan pencanangan Kampung KB, kendati Pemerintah Pusat sudah menghentikan pada 2018, namun ke depan masih bisa dilakukan dengan pos anggaran yang lain.

“Bisa dengan dana BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana—Red.) untuk pencanangan Kampung KB lewat program integrasi Kampung KB. Kabupaten Nduga sudah siap di Bulan Mei 2019 ini untuk pencanangan, kita siap turun,” kata Philmona.

Ia mengatakan, BKKBN Pusat sudah menargetkan tahun 2018 setiap provinsi menetapan 1 kampung KB percontohan. Karena itu, kita sudah memilih Kampung Binyeri Distrik Yendidori Kab Biak Numfor.

“Tetapi kita di Papua ada rencana di setiap wilayah adat ada kampung KB percontohan. Karena model pembangunan di Papua berbasis wilayah adat,” katanya. (Gusty Masan Raya)

 

Ibu Yulce Enembe Minta PKK Biak Cegah Stunting  

 

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce Wenda Enembe, SH ketika melantik Ketua TP PKK Biak Numfor Naomi Naap di Lapangan Cenderawasih Biak, Selasa (19/03/2019)

BIAK (PB.COM)—Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce Wenda Enembe, SH meminta  TP PKK Biak Numfor untuk gencar mensosialisasikan pencegahan terhadap gejala stunting yang kerap menimpa anak di wilayah itu. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

“Makanya, perlu juga TP PKK Biak menghidupkan kembali posyandu. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan pelayanan kesehatan dasar yang terjadi di Biak. Sebab dari Posyandu ini bisa disosialisasikan pencegahan terhadap stunting,” terang Ketua TP PKK Papua Ny. Yulce W. Enembe, disela-sela pelantikan Ketua TP PKK Biak Naomi Naap kemarin.

Menurut Yulce, kasus stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

gejala stunting saat ini wajib untuk menjadi perhatian semua pihak sebab Indonesia berada pada nomor urut lima dunia, termasuk gizi buruk dan kurang gizi. Penyebarannya pun dilaporkan merata pada sejumlah daerah di nusantara.

Untuk itu, melalui posyandu diharapkan TP PKK bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mulai mendorong hal-hal yang diperlukan untuk mencegah stunting, gizi buruk serta kurang gizi. Dilain pihak dengan mendorong imunisasi serta memaksimalkan upaya mengontrol 1000 hari kehidupan terhadap bayi.

Yulce berharap semua pihak menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program PKK sebenarnya bergantung pada keterpaduan antara gerakan lembaga program kesejahteraan keluarga itu dengan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya, ia berpesan kepada Ketua PKK Biak agar sungguh-sungguh melakukan usaha pemberdayaan masyarakat bersama mitra kerja pemerintah daerah setempat.

“Kalau kami di provinsi program prioritasnya adalah pengembangan model pendidikan anak usia dini sebagai pondasi agar mendapat pendidikan berkualitas. Program ini kemudian diintegrasikan dengan posyandu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak,” kata Yulce.

“Program ini nantinya mengerucut pada peningkatan ekonomi keluarga berbasis gereja kampung. Hanya memang program ini bisa berjalan baik jika ada data akurat. Makanya, keberadaan kelompok dasawisma tingkat kampung menjadi lebih penting dan sangat potensial. Sehingga kita harap ke depan, PKK kabupaten bisa mendorong keberadaan dasawisma tingkat kampung,” tutupnya.

Berdasarkan data WHO, Indonesia menduduki peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Saat ini, 9 juta atau lebih dari sepertiga jumlah balita (37,2%) di Indonesia menderita stunting. Kondisi ini bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah penderita sebesar itu, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (41%),  Laos (44%) dan Timor Leste (5%) yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.

Sementara berdasarkan hasil Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 40,3%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya dan juga di atas prevalensi stunting nasional sebesar 29,6%.  Prevalensi stunting di NTT tersebut terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18% dan pendek 22,3%. Menyusul Kalimantan Tengah (40%), Kalimantan Barat (36,6%), Sulawesi Tengah (36,1 %),  Sulawesi Selatan (34,8%), Kalimantan Utara (33,4 %) dan Papua (32,8 %). (Gusty Masan Raya/win)