Bupati Spey: Semua OPD Pegubin Harus Buat Inovasi Daerah Untuk Tingkatkan PAD

Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bidang, kepala sub bagian, dan seluruh stafnya kreatif melakukan inovasi untuk membangun daerah, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pencarian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus memulai sesuatu dengan hal-hal baru. Jangan kita terus melihat posisi Pegunungan Bintang ada di daerah terisolir dengan geografi yang sulit. Saat ini kita sudah dibantu oleh kemudahan IT, yang bisa buat kita lakukan kreasi inovasi daerah untuk membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang memajukan daerah itu kuncinya ada di OPD dan partisipasi masyarakat, bukan bupati,” kata Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12/2021).

Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Spey, pertumbuhan keuangan dan ekonomi daerah di Pegunungan Bintang saat ini 98 persen sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara PAD hanyatlah kecil takni hanya 1,8 persen. Oleh karena itu, di masa kepemimpinnya, ia mendorong agar semua OPD wajib berinovasi demi membuka kran PAD yang selama ini macet.

“Silahkan lakukan inovasi, nanti kalau Perda-nya lambat, prosesnya lama, kita bisa buat melalui Peraturan Bupati. Supaya bisa jalan dan tahun depan kita bisa menghasilkan uang. Saat ini PAD kita sekitar Rp 8 miliar, dengan hanya mengandalkan kontribusi terbesar dari dana penyertaan modal di Bank Papua sebesar Rp 4,5 miliar. Mulai tahun depan, pengambilan kayu, penggunaan listrik, PDAM, harus kita lakukan inovasi agar bisa masuk PAD,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Pegubin ini menegaskan, pengelolaan birokrasi pemerintahan harus berubah. Setiap OPD tidak lagi terjebak dalam pola kerja lama yang hanya bersifat rutinitas dan menghabiskan anggaran. Pimpinan OPD, para kepala bidang hingga staf harus bersama-sama memikirkan bagaimana harus bisa berinovasi untuk mengelola keuangan daerah dan mendorong pertumbuhan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Para peserta Bimtek.

“Saya pikir tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita betul-betul bekerja dengan  tulus. Saya selalu katakan bahwa birokasi pemerintahan ini harus berubah. Bukan karena uang. Uang itu satu faktor untuk menentukan kemajuan daerah, tapi bagaimana komitmen dan sumber daya manusia untuk melakukan kreasi dan inovasi. Jadi tidak harus diproyekkan dalam bentuk uang, tapi bagaimana kita bisa bekerja untuk melayani masyarakat,” urai Spey.

Untuk itu, ia meminta seluruh peserta dapat menangkap ilmu yang diberikan oleh Plh, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si terkait inovasi daerah, memperdalam pengetahuan dengan literatur dan konten, serta mau mencoba.

“Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi sangat canggih. Kita harapkan paling lambat April 2022, dua hal vital itu sudah on yakni listrik 24 jam dan jaringan internet 4G di Kota Oksibil. Dengan demikian kita tak perlu lagi ke Jayapura untuk kejar input aplikasi maupun lain-lain berkaitan dengan penganggaran,” tuturnya.

Mengapa Harus Inovasi Daerah

Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si saat tampil sebagai pemateri Bimtek mengatakan, di era seperti sekarang, ada dua situasi yang mendorong pemerintah daerah wajib melakukan inovasi daerah yaitu peluang era revolusi 4.0 dengan digitalisasi dan tantangan pandemi Covid-19.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.

“Inovasi yang dilakukan bisa di tiga bidang yaitu pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan yang kita bicarakan soal SIPD saat ini, dan inovasi kebijakan. Dengan inovasi daerah, sudah bisa dipastikan kinerja akan meningkat,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni, setiap tahun Kemendagri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk menilai semua inovasi yang dilakukan seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Prosedurnya, setiap daerah yang melakukan inovasi melaporkan kepada Kemendagri, lalu dilakukan verifikasi dan penilaian  hingga keluarlah Indeks Inovasi Daerah. Tahap berikutnya adalah daerah yang masuk nominasi maka kepala daerah melakukan presentasi untuk dinilai tim independen dari kementerian/lembaga, think thank dan media.

“Pemenang Indeks Inovasi Daerah akan mendapat penghargaan Innovative Government Award (IGA). Pemenang ini akan mendapat Dana Insentif Daerah atau DID sebesar Rp 9 miliar rupiah,” ujar Fatoni.

Menurutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang bisa masuk dalam kategori kabupaten tertinggal dan perbatasan jika masuk indeks inovasi daerah. Oleh karena itu, ia meminta Bupati dan Sekda harus mewajibkan semua OPD untuk melakukan inovasi, baik dalam bentuk kebijakan yang baru sama sekali, bisa juga meniru dari daerah lain. Atau inovasi teknologi, baik teknologi sederhana, tepat guna atau canggih. Misalnya di bidang pertanian, kehutanan dan sosial budaya.

“Kalau tidak ya lakukan sanksi. Paksakan dulu biar mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah itu akan jadi budaya. Apalagi saya dengar inovasi bupati soal energi terbaru dan juga hadirnya Universitas Okmin Papua. Ini lompatan berpikir bupati yang luar biasa, yang harus didukung oleh seluruh OPD,” tegas Fatoni. (Gusty Masan Raya)

Kawal Penerapan SIPD di Setiap OPD, Sekda Siap Bentuk Satgas

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, drg. Aloysius Giyai, M.Kes

 

JAYAPURA (PB.COM)—Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan awal tahun 2022, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas Sistem Imformasi Pemerintah Daerah (Satgas SIPD) guna mengawal dan membimbing proses penerapan aplikasi ini di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Okmin.

“Nanti Satgas SIPD ini dibentuk dengan dengan SK Bupati dimana saya selaku Ketua TAPD akan pimpin, anggota dari BPKAD, Bappeda dan Inspektorat Daerah. Tujuannya ialah agar tenaga-tenaga operator SIPD tiap OPD kami bimbing terus. Dan secara periodik tiga bulan sekali, kami akan memberikan penilaian bagi tiap OPD,” ujar Aloysius kepada wartawan di sela-sela Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Sekda Aloysius, pihaknya menargetkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan Dana Otsus tahun 2022 harus meningkat. Oleh karena itu, usai penilaian dengan sejumlah indikator nanti, ia tidak main-main untuk memberi hukuman dan penghargaan kepada OPD bersangkutan.

Sekda Aloysius Giyai saat menyerahkan buku karyanya berjudul 17 KO kepada Kepala Bappeda Pegubin, Sabtu (18/12/2021)

“OPD yang terbaik akan kami beri reward, yang paling buruk akan kami kasih punishment, tentu diawali dengan yang ringan-ringan dulu misalnya kantornya diberi label merah. Di perjalanan waktu, nanti kami akan berikan sanksi berat dengan memberikan laporan kepada Bupati. Tinggal beliau yang putuskan, langkah apa yang diambil jika OPD itu tidak bisa berubah sama sekali,” tulis penulis buku 17 KO ini.

Selain Satgas SIPD, Aloysius juga mendorong agar semua OPD siap melakukan inovasi daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja tata kelola keuangan. Ia meminta mereka belajar dari Bupati yang telah menerapkan inovasi daerah yang luar biasa dengan menghadirkan energi terbaru, Universitas Okmin Papua dan pendidikan dasar berbasis budaya.

Analis Fungsional Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Keuangan Daerah pada Direkrorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-Kemendagri, Andri Satriajati, ST,M.Si yang hadir sebagai pemateri mengatakan, para SDM keuangan peserta Bimtek Kabupaten Pegubin memiliki sangat antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sangat senang ketika diberi praktek langsung dan siap dibimbing.

“Harapannya, di 2022 mereka bisa mandiri untuk berlatih dan mengimplementasikan SIPD mereka bisa jalan. Dengan demikian satu sistem yang terintegrasi dari perencanaan anggaran, penatausahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, semuanya menjadi satu platform. Ya inilah cita-cita Presiden Jokowi juga,” kata Andri. (Gusty Masan Raya) 

Sekda Pegubin: Terapkan Aplikasi SIPD, Pengelolaan Keuangan 2022 Harus Lebih Baik

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST,M.Si bersama pemateri saat pembukan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD di Hotel Horison Abepura, Jumat (17/12/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta ke-36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Bumi Okmin itu, harus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2022 dengan wajib menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk itu, pada Jumat-Sabtu, 17-18 Desember 2021, Pemerintah Daerah Pegubin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura.

Kegiatan dengan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Papua ini dihadiri oleh 200 peserta terdiri dari para kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag  Program/Perencanaan, bendahara pengeluaran, dan tenaga teknis operator SIPD. Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST,M.Si hadir membuka kegiatan ini.

Bupati Spey Yan Bidana didampingi Plt. Sekda Aloysius Giyai bersama pimpinan OPD saat pembukaan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD.

“Sebenarnya kegiatan ini tak ada anggaran di APBD induk 2021. Tetapi sejak dilantik sebagai Plt. Sekda 25 Oktober 2021, dari evaluasi dan monitoring meja tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2021, saya melihat masih banyak OPD, terutama bagian keuangan belum paham sistem pertanggungajwaban keuangan. Kerena itu, setelah konsultasi dengan bupati, kami gelar Bimtek ini di APBD Perubahan 2021,” kata Aloysius kepada wartawan.

Menurut Aloysius, banyak staf bagian keuangan di Pegubin yang belum paham regulasi keuangan yang sangat beresiko pada buruknya pengelolaan keuangan daerah. Misalnya istilah Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), SPP Tambahan Uang (TU), dan SPP Uang Persediaan (UP) dalam sistem administrasi keuangan daerah.

“Ini kaitan dengan membedakan pengelolaan keuangan rutin swakelola dan LS atau dipihaketigakan. Misalnya TU kan satu bulan berjalan hatus di SPJ-kan. Tapi saya lihat di Pegunungan Bintang, TU ini tumpang tindih. Kondisi ini sangat rawan dan salah dalam penatausahaan keuangan daerah. Makanya saya inisiatif buat Bimtek ini diikuti para kepala OPD, Kasubag Keuangan (PPK), dan bendahara-bendahara pengeluaran,” tutur Aloysius.

Selain itu, lanjutnya, Bimtek ini juga digelar untuk meng-update regulasi tentang keuangan daerah yang terus berubah, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, seluruh pemerintah daerah yang dulu dengan aplikasi SIMDA, kini wajib menggunakan aplikasi SIPD.

Para peserta yang hadir.

“Aplikasi SIPD ini modelnya beda. Jadi semua pejabat di daerah, terutama pejabat keuangan maupun bendahara, wajib tahu dan mampu mengaplikasikan. Makanya, saya hadirkan semua peserta dari pimpinan OPD sampai bendahara dan operator SIPD ini, dengan tujuan bisa include antara perencanaan keuangan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban keuangan,” tegas mantan Direktur RSUD Jayapura ini.

2022 Harus Dapat Reward

Aloysius menjelaskan, mulai tahun 2022, semua kabupaten/kota di Papua akan berlomba-lomba meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dimana turunannya  PP 106 yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten, dan PP 107 tentang pembagian alokasi dana Otsus yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, drg. Aloysius Giyai, M.Kes

“Pemerintah kabupaten/kota mungkin hari ini bangga, bahwa mulai 2022 ada kenaikan anggaran Otsus yang signifikan dibandingkan pada Otsus jilid I. Tetapi kenaikan anggaran ini, di dalamnya juga menanggung tanggung jawab yang besar. Sebab ke depan akan ditingkatkan juga sistem audit dan evaluasi yang ketat,” urainya.

Ia mengatakan, bagi pemerintah daerah di kabupaten/kota di Papua yang tidak mampu mengelola anggaran Otsus di tahun anggaran 2022, maka daerah bersangkutan akan diberi sanksi tidak akan mendapat dana Otsus di tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan hanya menggunakan dana SILPA.

“Sanksi ini tentu sangat berat. Tetapi bagi baiknya ialah ada reward. Bagi kabupaten/kota yang mampu menyerap dana dengan sistem aplikasi SIPD dan menghasilkan kinerja keuangan yang bagus selama tahun 2022, maka dana Otsus-nya di tahun 2023 akan dinaikkan. Karena itu, sebagai Ketua TAPD,  wajib hukumnya seluruh jajaran saya, mengetahui, menguasai, mengaplikasikan SIPD dan dapat mempertanggung jawabkan keuangan daerah di setiap OPD. Kita di Pegubin harus mampu dapat reward ini,” tuturnya.

Plt. Sekda Aloysius saat diwawancarai wartawan.

Aloysius yang dilantik menjadi Plt. Sekda Pegubin sejak 25 Oktober itu telah bertekad untuk membenahi sistem birokrasi dan keuangan yang carut marut dari pemerintahan sebelumnya, dan bertekad untuk meraih prestasi.

“Tidak muluk-muluk, saya target tahun 2023, kita target harus raih WTP, LAKIP dan SAKIP juga harus terbaik. Kita punya seorang kepala daerah yang visioner, harus kita dukung dengan kinerja yang benar,” tegas Aloysius.

Sementara itu Plt. Kepala BPKAD Pegunungan Bintang,Martinus Agapa mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 77 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi turunannya telah mewajibkan penggunaan aplikasi SIPD bagi pengelolaan keuangan di semua daerah. Oleh karena itu, mau tidak mau, mulai 2022 aplikasi ini harus dijalankan di Pegubin.

Plt Kepala BPKAD Pegunungan Bintang, Martinus Agapa.

“Jadi Bimtek kali ini kami fokus pada aplikasi SIPD. Selama ini, penerapan SIPD di Pegunungan Bintang terkendala oleh dua faktor. Pertama, masalah jaringan internet yang masih sangat lambat di Kota Oksibil. Kedua, soal SDM kami di bagian keuangan di seluruh OPD yang memang belum menguasai aplikasi ini. Kami bersyukur, saat ini sudah punya Sekda Aloysius yang luar biasa, maka kami siap benahi betul-betul kemampuan orang keuangan di semua OPD agar mereka mengerti dan menggunakan aplikasi SIPD iniq,” kata Agapa.

Ia berharap, dengan Bimtek SIPD ini, baik kepala OPD, PPK maupun para bendahara benar-benar memahami ilmu yang diberikan para pemateri sehingga saat kembali di Pegunungan Bintang bisa diterapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan di setiap OPD.

“Intinya, dengan Bimtek ini, tahun depan, mau tidak mau, suka tidak suka, kami siap terapkan aplikasi SIPD di Pegunungan Bintang,” tegas Agapa. (Gusty Masan Raya)