Pemkab Mamteng Berikan Rp 10 Juta Bagi Pengusaha Kecil Menengah OAP

JAYAPURA (PB)  – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) telah mengalokasikan anggaran khusus untuk masyarakat yang mempunyai usaha kios, toko, rumah makan dan menjual BBM. Setidaknya ada dua sumber dana yang telah disiapkan pemerintah setempat, yakni APBD dan pos dana di SKPD terkait.

“Kemarin saya berada di Distrik Kelila dan serahkan langsung kepada masyarakat sebesar Rp 10 juta,” aku Bupati Mamteng  R Ham Pagawak kepada pers di Cartenz Cafe, Jayapura, akhir pekan kemarin.

Pasalnya selama ini dirinya telah menurunkan stafnya kesana untuk menyalurkan bantuan tersebut langsung kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah. Akan tetapi, ternyata jumlahnya  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga kemarin dirinya langsung turun dan bertemu masyarakat.

“Di mana pas mereka punya kios saya langsung memberikan bantuan per kios Rp. 10 juta. Masyarakat senang dan sambut luar biasa. Karena selama ini, staf yang kita tugaskan dikasih hanya Rp. 2 – 3 juta saja. Tetapi begitu saya turun langsung sesuai dengan dana yang sudah dianggarkan APBD dan juga anggaran di masing – masing SKPD dan lebih khusus di Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi-red). Itu yang saya salurkan dengan apa yang ada sehingga masyarakat menerima itu dan menyambut kami dengan luar biasa dan senang,” ungkapnya.

Kepada pemilik kios, dirinya menyampaikan agar dana yang diserahkan tersebut, dapat digunakan dengan sebaik – baiknya. Tentunya harus dikembangkan usaha mereka.

Kata Ham, bantuan Rp 10 juta dari pemerintah setiap tahun disalurkan kepada masyarakat Kab. Mamteng yang mempunyai unit usaha, kecil dan menengah. Sebab hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan perekonomian rakyat terhadap masyarakat asli Papua.

Pemberian bantuan ini juga diserahkan ke lima distrik, yakni mulai dari Distrik Kelila dan akan dilanjutkan Ilugwa, Eragayam, Kobakma dan juga Megambilis.

Kinerja OPD

Sementara itu saat disinggung kinerja OPD terkait mengenai penyaluran bantuan yang tidak sesuai jumlahnya. Secara diplomatis, Ham mengatakan, hal itu dikembalikan lagi kepada kepada manusia.

“Kita percaya dalam hal – hal tertentu kita percaya mereka. Akan tetapi berkaitan dengan uang ini semua kembalikan kepada manusianya,”ucapnya Lanjutnya, sebagai aparatur yang sebenarnya harus dia melakukan apa yang sudah diatur oleh pemerintah bersama OPD atau SKPD yang membidangi bidang itu. Tetapi kembali kepada manusianya. Setelah dalam DPA ditentukan  Rp. 10 juta/unit usaha. Akan tetapi setelah stafnya ditugaskan disana itu mereka sesuka hati atur dana tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Untuk itulah dirinya langsung turun dan menyerahkan bantuan kepada pengusaha kecil dan menengah.

“Harapan saya ke depan seperti itu. Jadi staf juga  kita akan sampaikan, sehingga masyarakat sudah tau bahwa mereka menerima Rp. 10 juta. Jadi kalau besok dia terima dibawah  jumlahnya, tidak mungkin dan pasti dia akan marah dan bertanya kenapa bupati kasih Rp. 10 juta kalian memberikan dibawah itu,” katanya mencontohkan. Hal ini memang sengaja dilakukannya. Agar SKPD terkait mengikuti apa yang sudah dibuatnya.

115 Orang Asli Papua

Saat ini diperkirakan ada 115 orang masyarakat asli Papua di Kab. Mamteng yang mempunyai usaha kecil dan menengah dibuat oleh masyarakat. Seperti usaha kios, rumah makan dan juga menjual BBM eceran.  Menurutnya usaha ini ada klasifikasinya. Dimana ada yang seperti toko kecil. Sayangnya usaha masyarakat ini tidak didukung dengan ketrampilan dan juga kemampuan bagaimana dia bisa berbisnis  dan juga jual beli.

“Ini memang sulit, karena orang Papua dan lebih khusus masyarakat gunung hal ini sangat baru bagi dia. Karena dia sudah hidup berhari – hari di kebun kemudian ke pasar, menjual dan setelah itu pulang.  Tetapi ketika dia sudah membuka kios maka pertama dia harus uji mental. Kedua dia harus bagaimana bisa bertahan sepanjang hari itu. Ini kan satu pola kehidupan yang berbeda dengan pola kehidupan mereka sebelumnya,”akunya.

Sebab saat dirinya mengunjungi kios – kios yang dikelola pengusaha asli Papua. Dirinya melihat rata-rata barang ada.  Tetapi kiosnya malah tertutup. Karena si penjual tidak terbiasa bagaimana dia bisa duduk dan menjual barang itu. “Tetapi dengan pendekatan dan juga pengarahan dari pemerintah. saya harap kedepan mereka betul – betul serius dalam mengembangkan usaha itu. Sehingga tidak lagi di satu distrik hanya saudara – saudara kita yang dari luar yang punya tempat usaha. Tetapi harus ada orang pribumi sendiri. Supaya dia bisa mengembangkan diri berusaha,”harapnya.

Tentunya  dengan usaha itu bisa menjamin keluarganya dan membiayai sekolah anak – anaknya. Khusus untuk bagaimana orang asli Papua dan lebih khusus orang Mamberamo Tengah.

Sedangkan soal pendampingan, menurutnya rutin dan biasa dilakukan instansi terkait, sebelum dana diturunkan. Dimana OPD atau SKPD turun ke lapangan untuk menjelaskan ada bantuan yang akan disalurkan kepada mereka. (YMF)