Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Bambang Ponco Aji

JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua akan melaksanakan konsultasi regional (Konrek) untuk tingkat Sulawesi, Maluku dan Papua (SULAMPUA) pada pertengahan September ini.

Kepada pers di Jayapura, Kepala Bidang Distribusi BPS Provinsi Papua, Bambang Ponco Aji  menjelaskan, Konrek ini nantinya akan dihadiri seluruh Kepala BPS  se-SULAMPUA. “Selain itu juga akan dihadiri Bappeda se-provinsi bersama kabupaten/kota dan juga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Peovinsi Papua, se-SULAMPUA,” terang Bambang kepada pers di Jayapura.

Lanjutnya, acara ini rencananya akan diselenggarakan pada bulan September, dirangkaikan dengan peresmian Kantor BPS Papua yang baru dimana gedung megah ini pembangunannya sudah selesai.

Menurut Bambang,  sebenarnya kegiatan Konrek ini sudah akan dilaksanakan jauh hari sebelumnya. Akan tetapi mengingat kesibukan dari Gubernur Papua Lukas Enembe, kegiatan diundur hingga ke bulan September.

Rencananya peserta Konrek akan diikuti 260 orang, dengan isu yang diangkat salah satunya mengenai  data –data Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Nantinya setiap provinsi akan membandingkan data – data mengenai PDRD di wilayahnya masing – masing.

Kemudian dari perkembangan ini bagaimana bisa bisa ikut menjadi katalisator pemicu pertumbuhan  PDRB  pertemubuhan ekonomi di Papua. “Selain itu juga, harapan kita adalah bagaimana dengan  Papua sebagai tuan rumah,  sekaligus promosi  pariwisata kita kepada teman –teman di kawasan timur khususnya SULAMPUA,” ujarnya.

Dengan adanya iven ini, tamu -tamu sudah disiapkan tari – tiaran untuk promosi Papua. Dari Bappeda setempat juga sudah menyiapkan hal itu untuk promosinya. Khusus untuk Papua, selama ini ia mengakui, BPS tidak  mengalami kesulitan dalam mengukur PDRB, karena  sudah ada standarnya.  Akan tetapi ada kendala pada tingkat pemerintahan setempat.

“Ya memang kalau kita berhubungan dengan Pemerintah daerah,  terutama kabupaten kota memang kadang waktunya agak panjang.  Jadi kita harus sering datang  lagi, dan datang lagi. Memang itu sudah biasa dalam penyusunan Papua Dalam Angka kita harus proaktif terus,” akunya.

Sedangkan untuk tingkat provinsi BPS Papua sudah ada wali data antar  instansi.  “Jadi mereka yang kita kontak dan menanyakan data mereka. Wali data  itu biasanya  dari orang – orang pemerintah daerahnya,” sambungnya. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box