JAYAPURA (PB) – Provinsi Papua siap menampung dan menjadi tuan rumah bagi 300 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia pada Kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017.
Hal itu dikatakan Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri kepada media ini, Senin (11/9/2017) malam di Hotel Aston Jayapura, terkait persiapan provinsi ini menjadi tuan rumah. “Kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017 di Provinsi Papua, kita di Papua sudah siap menjadi tuan rumah yang akan dimulai hari Selasa 12 September hingga Jumat 15 September,” terangnya.
Hingga Senin malam persiapan dari panitia sudah hampir selesai 90 persen. “Mudah-mudahan yang kita harapkan dari semua provinsi ada 300 peserta, mereka bisa datang. Sampai dengan malam ini hampir 150 lebih peserta yang sudah datang dan mereka telah tersebar di hotel – hotel yang ada di Jayapura. Sisanya besok pagi (pagi ini) termasuk Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sudah memastikan akan hadir. Sedangkan dari KPK yang menangani bidang Kolaborasi sudah tiba di Jayapura,” jelasnya rinci.
Kegiatan ini akan dihadiri Direktorat Jenderal yakni salah satu Pejabat Eselon I dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk narasumber sampai dengan malam ini belum mendapat kepastian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Keterpaduan Kolaborasi
Lebih jauh Elysa menjelaskan, maksud dari kegiatan ini adalah merupakan keterpaduan kolaborasi dari bagaimana berbicara budaya tentang integritas religious atau komitmen dalam bekerja. “Dari sini bisa membangun satu motivasi kerja. Baik itu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tetapi juga di kalangan masyarakat. Ini tujuan daripada kolaborasi itu,” terangnya.
Nantinya hal ini mempunyai sinegritas antara tugas – tugas seorang ASN di kantornya. Katanya, seluruh peserta ini adalah binaan dari KPK. “Jadi kita di Papua dari 34 provinsi ini kita yang kedua. Setelah pertama dilakukan di Palembang, dimana nantinya akan berkesinambungan,” imbuhnya. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu, nantinya hasil dari Papua, KPK akan pindah lagi ke provinsi lainnya di tanah air.
Terkait dipilihnya Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraannya, masih kata Elysa Auri, sebenarnya indikatornya yang pertama adalah dari kesiapan provinsi ini. Kemudian bagaimana pemerintah provinsi mengenalkan Papua dalam kesiapan tentang pencegahan korupsi yang berkaitan juga dengan e-Goverment.
“Makanya hampir semua provinsi ingin mengetahui bagaimana, apa yang sudah dilakukan oleh kita sebagai provinsi tertimur Indonesia ini tentang pencegahan korupsi. Papua ini bukan saja jadi pilot project untuk 34 provinsi saja. Tapi juga khusus untuk provinsi yang ada di wilayah bagian timur,” tukasnya.
Selain itu juga kolaborasi merupakan kelanjutan dari pakta integritas pencegahan korupsi yang telah ditandatangani para bupati dan wali kota dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. (YMF/Ed-Fri)