Kapolda Papua, Irjen Boy Rafli Amar
JAYAPURA (PB) – Kepolisian Daerah Papua akan membantu pengawasan pengunaan dana desa atau dana kampung. Empat pilot project Babinkamtibmas dan Babinsa adalah untuk mengawal dana kampung.
Hal itu dikatakan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar saat memberikan sambutan pada Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II tahun 2017, Selasa (12/9/2017) di Jayapura. “Besok kami ingin juga membantu pengawasan dana desa dana kampung,” kata Kapolda.
Hari Rabu (13/9), Polda Papua akan menggelar Pembekalan Babinkamtibmas dan Babinsa 1701 Jayapura tentang Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Papua. Yang mana menurut rencana akan diadakan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Nantinya, kata Boy, akan ditentukan empat pilot project Babinkamtibmas dan Babinsa untuk mengawal dana kampung.
Sebab dirinya yakin seluruh desa – desa di wilayah Indonesia, ini adalah bagian dalam upaya membangun integritas di kawasan perkotaan sampai ke kampung – kampung. “Karena kita tidak ingin juga kepala – kepala kampung atau istilahnya kepala desa. Kemudian euforia dengan uang yang ada, dimana akhirnya tidak paham untuk diapakan uang ini. Kita baru bicara pada level kampung dan belum pada level yang lebih tinggi lagi daripada itu,” tukasnya
Apresiasi Kolaborasi Integritas
Oleh karena itu, Polri sangat apresiasi promosi usaha yang dilakukan oleh KPK dalam pembangunan integritas. “Karena tentu intinya, adalah bagaimana kita sebagai badan publik sebagai unsur pimpinan di daerah di SKPD dan juga kemudian BUMN, BUMD dan Kementerian Lembaga menjadikan Indonesia lebih sejahtera lagi. Indonesia akan lebih sejahtera, apabila ada tindakan proaktif korupsi kolusi dan KKN itu bisa tidak ada,” harapnya.
Sebab menurutnya, kalau hal itu tidak ada, maka tentu kesejahteraan akan ada. Kemudian efeknya adalah kebahagiaan. “Saat ini yang diperjuangkan adalah bagaimana kita sebagai pimpinan tentunya ingin meningkatkan indeks Kebahagiaan masyarakat kita,” akunya.
Masih menurutnya, saat ini Polri menjadi salah satu unsur dari negara yang juga menjadi bagian dalam tindakan pemberantasan korupsi. “Hari ini kita mau bicara tentang pembangunan. Memang pemberantasan korupsi yang berbasiskan kepada pembangunan tunas integritas, ini menjadi salah satu solusi yang bagus. Karena kita memang harus komperhensif memberantas korupsi. Kita menegakkan hukum terus. Menangkap, menangkap, tetapi tidak pernah habis – habis,” tuturnya.
Akan tetapi pembangunan integritas dalam membangun tunas – tunas di seluruh unsur – unsur badan publik ini memang bagian dari yang harus bersama dilakukan. Bahkan kalau perlu pembangunan zona integritas ini tidak hanya pada daerah tertentu. Akan tetapi semua harus semakin diperbanyak. Termasuk juga di kepolisian. Dimana ada pembangunan wilayah bebas korupsi. Seperti wilayah zona integritas pada satuan – satuan kerja dan Satwil, yang ditunjuk oleh Mabes Polri.
“Tentunya di bawah ibu bapak sekalian sebagai penguasa di daerah masing – masing. Karena kita menyadari tindakan koruptif, tentunya yang harus dipikirkan kerugian yang ditimbulkan. Negara tidak ingin rakyat dirugikan. Jadi negara berpikir bahwa rakyat harus dilindungi semuanya, diberikan keadilan, disejahterakan,” tegasnya.
Lanjutnya, dengan adanya integritas yang tumbuh dari seluruh unsur publik yang melakukan pelayanan publik, adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa ditunda – tunda. “Sebagai unsur pejabat dan pimpinan. Tentunya bagi kita amanah yang diberikan kepada kita. Pada akhirnya bisa dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab tanpa integritas tidak bisa,” ucapnya.
Sebab hanya dengan integritas, pada akhirnya semua rakyat Indonesia ini akan merasakan pembangunan. Termasuk juga yang dilaksanakan Provinsi Papua. Dimana provinsi tertimur Indonesia ini dalam hal hasil audit BPK telah mendapatkan opini WTP, menurutnya merupakan modal yang bagus. “Sudah berapa tahun berturut – turut ini WTP dan kemudian kita harus sampai pada level kabupaten,, distrik dan kampung,” tutupnya. (YMF/Ed-Fri)
