Lima Pastor dan Dua Diakon Ditahbiskan di Dogiyai

Ribuan umat Dekenat Kamapi saat menjemput Uskup Bandung, Mgr. Antonius Subiyanto Bunjamin, OSC dan Administrator Keuskupan Timika, P. Marthen Ekowaibii Kuayo, Pr

 

DOGIYAI (PB.COM)—Uskup Bandung, Mgr. Antonius Subiyanto Bunjamin, OSC dan Administrator Keuskupan Timika, P. Marthen Ekowaibii Kuayo, Pr beserta rombongan akhirnya tiba di Mowanemani, Kabupaten Dogiyai dari Bilogai, Intan Jaya pada, Rabu, (13/10/2021) menggunakan pesawat AMA milik Gereja Katolik Papua.

Kedatangan Sekretaris Jenderal Konfrensi Wali Gereja (Sekjen KWI) Katolik itu dalam rangka pentahbisan lima Imam Katolik diantaranya Diakon Silvester Dogomo, Diakon Silvester Bobii, Diakon Febronius Angelo, Diakon Paulus Leo Patty Yeruwuyan, Diakon Vincentius Budi Nahiba sementara dua calon Diakon yakni Frater Emanuel Richardus Buanglela dan Frater Ricky Icarol Yeuyanan.

Kelima calon Pastor dan calon Diakon akan ditahbiskan pada Kamis, (14/10/2021) di Paroki St. Petrus Mauwa, Dekenat Kamuu Mapia Piyaiye (Kamapi), Keuskupan Timika.

Ketua panitia pentahbisan lima imam dan tiga diakon Paroki St. Petrus Mauwa, Yudas Tebai mengatakan, kedatangan rombongan Uskup Bandung beserta rombongan dijemput oleh ribuan umat Katolik Paroki St. Petrus Mauwa dan paroki tetangga lainnya.

“Tadi kami (panitia pentahbisan) bersama ribuan umat dari lima Komunitas Basis (Kombas) dari Paroki tuan rumah (Mauwa) dan juga dari 9 Paroki lainnya di Dekenat Kamuu Mapia Piyaiye jemput rombongan bapak Uskup. Sangat ramai dan meriah,” ujar Yudas Tebai kepada wartawan saat ditemui di halaman Pastoran Mauwa, Rabu, (13/10/2021) sore.

Yudas Tebai mengatakan hingga sore ini ribuan ribuan umat masih berdatangan sekaligus membawa bantuan berupa bahan makanan, ternak sapi, babi dan lainnya.

“Sangat bersyukur, rombongan Uskup tiba dengan selamat. Selanjutnya umat Katolik dan denominasi gereja lainnya turut membantu kami dengan membawa makanan untuk besok, makan usai pentahbisan,” tuturnya.

Menurut Yudas, kehadiran Uskup Bandung dan Administrator Keuskupan Timika justru meningkatkan iman dan penguatan kepada umat dan masyarakat setempat serta Meepago.

“Semua persiapan untuk pelaksanaan tahbisan 99 persen aman. Mulai dari panggung (podium), tempat duduk umat, tamu, undangan, bahan makanan dan juga penginapan bagi umat (masyarakat) yang datang dari daerah lain bernama seperti Nabire, Deiyai dan Paniai. Semua sudah aman,” urainya.

Pastor Paroki St. Petrus Mauwa, Pater Fransiskus Madegaibii Utti mengatakan, sore ini pihaknya menggelar gladi bersih untuk persiapan tahbisan besok.

“Sore ini saya pandu gladi bersih untuk besok tahbisan lima calon Pastor dan dua calon Diakon,” katanya. (Abeth You/Gusty Masan Raya)

Wisuda S2 Bersama 24 ASN, Bupati Dogiyai Bangga Tingkatkan SDM

Bupati Yakobus Dumupa bersama 24 aparatur sipil negara (ASN) diwisuda secara virtual dalam acara Wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan Kelas Dogiyai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka, Nabire, kota Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Sabtu (14/08/2021).

 

NABIRE (PB.COM)–Bupati Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, Yakobus Dumupa bersama 24 aparatur sipil negara (ASN) diwisuda secara virtual dalam acara Wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan Kelas Dogiyai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” di Gedung Sutopo STPMD “APMD”, Jalan Timoho, Yogyakarta, Sabtu (14/8).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dogiyai, saya merasa bangga dan bahagia. Hari ini, saya bersama bapa dan ibu ASN boleh mengikuti acara wisuda setelah kuliah di STPDM “APMD” Yogyakarta hingga selesai,” kata Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa dalam keterangan tertulis yang diterima dari Nabire, kota Kabupaten Nabire, Sabtu (14/08/2021).

Mantan anggota Majelis Rakyat Papua ini mengatakan, kerja sama ini ditempuh sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia Dogiyai agar bisa mengerti pemerintahan dan berpemerintahan yang melayani masyarakat di kampung-kampung. Proses pendidikan kelas khusus ini sebagian berlangsung tatap muka, yaitu sebelum masa pandemi Covid-19. Setelah pandemi merebak, kelas berlangsung dalam jaringan (daring).

“Kami semua bersyukur kepada Tuhan karena boleh melewati proses perkuliahaan di daerah di tengah keterbatasan jaringan telekomunikasi yang kerap tersendat-sendat. Kami semua tetap semangat demi meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan formal bagi warga masyarakat kampung. Para dosen juga tetap bekerja keras melayani aparat kami di kampung hingga kami sukses melalui capaian akademik membanggakan,” ujar Yakobus Dumupa, bupati berusia muda dan penulis belasan buku aneka tema.

Bupati Yakobus Dumupa dan para ASN tersebut mengikuti wisuda secara virtual dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan Kelas Dogiyai tahun 2021 di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka, Nabire, kota Kabupaten Nabire atau sekitar 300 kilo meter dari Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai.

Para wisudawan yang semuanya ASN Dogiyai, wilayah adat Meepago itu memulai kuliah pada Juli 2019 pada Program Magister Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Kelas Khusus Dogiyai Yogyakarta. Nota kesepahaman kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) antara pihak Pemerintah Kabupaten Dogiyai dengan STPMD “APMD” Yogyakarta ditandatangani pada 19 Februari 2019 di Yogyakarta.

Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta Dr Sutoro Eko Yunanto mengatakan, wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Kelas Dogiyai membahagiakan meski awalnya penuh dengan dinamika. Namun, dengan pemindahan kuncir menandai bahwa para wisudawan menjadi ‘sujana’, orang yang penuh kebajikan.

“Para lulusan harus mempunyai kemampuan berpikir, thinking yang lebih atau talking, berbicara kepada pemerintah dan masyarakat serta kemampuan memimpin. Namun, lebih penting adalah menjaga spirit melayani dan melindungi rakyat yang berdaulat. Ini menjadi semangat STPMD “APMD” Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat wisudawan. Selamat melayani dan melindungi rakyat Dogiyai,” kata Sutoro Eko, doktor Ilmu Pemerintahan lulusan Universitas Gajah Mada.

Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Dogiyai yang juga Ketua Panitia Wisuda Samuel Rihi mengemukakan, pihak panitia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas perhatian terhadap peningkatan kapasitas ASN melalui alokasikan anggaran untuk program kerjasama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.

“Bupati Dogiyai Pak Yakobus Dumupa dan Wakil Bupati Pak Oskar Makai sungguh mewujudkan salah satu misi dari visi Dogiyai Bahagia sehingga hari ini kita bisa saksikan pengukuhan 24 lulusan Magister Ilmu Pemerintahan yang merupakan putra-putri Dogiyai. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua STPMD “APMD” Pak Sutoro Eko yang sudah menerima Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebagai mitra untuk mengembangkan SDM aparatur sipil negara guna melayani masyarakat di kampung-kampung di Dogiyai,” ujar Sem Rihi, yang juga Anggota Senat Luar Biasa STPMD “APMD” Yogyakarta.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh pejabat struktural STPMD “APMD”, para dosen, senat, dan seluruh civisitas akademik yang setia meluangkan wakti untuk membimbing para mahasiswa kelas Dogiyai mulai awal hingga wisuda. Begitu juga dukungan penuh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah serta elemen masyarakat terkait program pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ASN.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu panitia sehingga acara wisuda berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Secara khusus saya sampaikan limpah terima kasih kepada Bupati Dogiyai Pak Yakobus Dumupa, Wakil Bupati Bapak Oskar Makai, Sekda Bapak Petrus Agapa, Ketua DPRD Bapak Elias Anauw, dan Sekretaris Dewan Adat Bapak Alexander Pakage yang setia ikut mendampingi kami selama prosesi wisuda,” kata Sem Rihi. (Gusty Masan Raya)

Ratusan Warga Paniai Unjuk Rasa Minta Gabung  Ke Kabupaten Dogiyai, Ada Apa?

Warga Bedu Epouda, Kabupaten Paniai melakukan unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada saat Pelantikan Kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai, Sabtu (26/06/2021) di Mowanemani, Kabupaten Dogiyai.

 

MOWANEMANI (PB.COM)—Ratusan warga masyarakat di wilayah Bedu Epouda, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Sabtu (26/6) menggelar aksi unjuk rasa di Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai menyampaikan aspirasinya bergabung dengan Kabupaten Dogiyai.

Aspirasi warga masyarakat tersebut sudah berlangusng sejak tahun 2018. Warga masyarakat di wilayah tersebut kabarnya sudah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Paniai untuk keluar dan ingin bergabung ke Kabupaten Dogiyai.

“Mereka berunjuk rasa meminta bergabung dengan Kabupaten  Dogiyai. Saya bersama Ketua DPRD Pak Elias Anou dan Wakil Ketua II Pak Orgenes Kotouki menerima warga Paniai dan mendegar aspirasi yang mereka sampaikan. Saya menerima dan mendengar aspirasi mereka usai melantik sebelas camat, kepala distrik baru di Dogiyai,” ujar Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa dalam keterangan tertulis yang diterima media Sabtu (26/6).

Bupati Dumupa menjelaskan, berdasarkan penuturan warga Bedu Epouda yang berunjuk rasa, sejak 2019 beberapa kepala kampung dan masyarakat wilayah Bedu Epouda itu mengikuti upacara peringat HUT RI, 17 Agustus 2019 bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dogiyai di Mowanemani, terkait keinginan bergabung dengan Dogiyai. Beberapa kali, mereka menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan pernyataan sikap untuk bergabung dengan Kabupaten Dogiyai.

Menurut Dumupa, selain menyampaikan keinginan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai, hal itu juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Paniai. Pada tanggal 24 Juni 2021, warga masyarakat di wilayah Bedu Epouda melakukan unjuk rasa di Enarotali, kota Kabupaten Paniai. Di sejumlah kantor Pemerintahan Kabupaten Paniai, warga wilayah itu menempel stiker di pintu kantor pemerintahan serta jalan-jalan dan memasang sejumlah spanduk berisi aspirasi mereka bergabung ke Dogiyai.

“Saat saya lantik sebelas kepala distrik di Mowanemani, warga masyarakat di wilayah Bedu Epouda menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak saya selaku Bupati Dogiyai melakukan pemekaran distrik dan menetapkan wilayah Bedu Epouda sebagai distrik baru yang masuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Dogiyai kemudian saya melantik Kepala Distrik Bedu Epouda bersamaan dengan pelantikan kepala distrik yang lainnya di Dogiyai,” lanjut mantan anggota Majelis Rakyat Papua ini.

Ada beberapa alasan keinginan warga wilayah Bedu Epouda bergabung ke Kabupaten Dogiyai. Pertama, dari segi jangkauan pelayanan pemerintahan, wilayah Bedu Epouda lebih dekat dengan wilayah Kabupaten Dogiyai. Selain itu, dari aspek kekeluargaan, kekerabatan sosial, dan adat masyarakat wilayah Bedu Epouda adalah bagian dari masyarakat Dogiyai.

Menanggapi aspirasi masyarakat Bedu Epouda, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa menyampaikan bahwa penghapusan dan penggabungan sebagian atau seluruh wilayah pemerintahan, termasuk penggabungan wilayah Bedu Epouda ke dalam wilayah Kabupaten Dogiyai harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, sebagai Bupati Dogiyai, dirinya siap menerima aspirasi dan keinginan warga Bedu Epouda bergabung ke dalam wilayah pemerintahan Dogiyai. Namun, syaratnya aspirasi warga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Paniai dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Paniai.

“Saya bersedia memfasilitasi warga wilayah Bedu Epouda untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Paniai untuk menyampaikan aspirasi dan mendiskusikan aspirasi ini. Saya menghargai aspirasi warga Bedu Epouda, tetapi saya juga berharap agar aspirasi itu harus disampaikan secara damai tanpa kekerasan,” ujar Bupati Dumupa penulis buku Mengenal dan Belajar dari Pemimpin Besar. (Gusty Masan Raya)

Ket foto:

Pemda Dogiyai Tolak Degeuwo Masuk Nabire, Perundingan Tapal Batas Buntu

Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa saat bertemu masyarakat wilayah Degeuwo, guna mendengarkan keinginan mereka keluar dari Kabupaten Nabire kemudian bergabung dengan Kabupaten Dogiyai. Pertemuan itu berlangsung tahun 2018 lalu.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Kabupaten Dogiyai Yakobus Dumupa mengemukakan, perundingan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Nabire, Papua mengalami jalan buntu alias deadlock. Perundingan yang melibatkan sejumlah pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua tersebut dilakukan secara langsung maupun virtual melalui zoom meeting itu berlangsung di ruang rapat Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta, Selasa (6/4 2021) lalu.

“Selaku Bupati Dogiyai saya menolak tapal batas antara Kabupaten Dogiyai dan Nabire. Oleh karena belum ada kata sepakat, kampung-kampung di wilayah Degeuwo seperti kampung Ugida, Tibai, Mabou, dan Epomani masih dalam sengketa antara Nabire dan Dogiyai. Meski, secara de jure dan de facto Degeuwo berada dalam wilayah Nabire,” ujar Bupati Yakobus dalam keterangan yang diterima dari Moanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Sabtu (10/04 2021).

Perundingan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Nabire yang berlangsung di hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta, jelas Yakobus, dihadiri juga pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Para pihak itu antara lain Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Nabire, Tim PBD Dogiyai, Pemerintah Provinsi Papua, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dan Direkotrat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Menurut mantan anggota Majelis Rakyat Papua ini, pertemuan antara pihak Pemerintah Dogiyai dan Nabire mengalami jalan buntuh terkait tapal batas Dogiyai dan Nabire di wilayah Degeuwo.

“Saya menolak tapal batas Dogiyai dan Nabire di wilayah Degeuwo. Saya langsung memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dogiyai, Pak Lukas Wakei untuk tidak menandatangani berita acara penegasan tapal batas. Perlu dilakukan perundingan ulang kedua belah pihak di waktu mendatang,” kata Yakobus.

Oleh karena belum menemui kata sepakat terkait tapal batas dua kabupaten “kakak-beradik”, jelas Yakobus, ada sejumlah langkah yang ditempuh bersama. Pertama, tapal batas wilayah pemerintahan antara Dogiyai dan Nabire terdahulu, dinyatakan masih tetap berlaku. Kedua, Pemerintah Provinsi Papua diminta pihak Kemendagri memfasilitasi penyelesaian penegasan tapal batas wilayah Dogiyai dan Nabire. Ketiga, hasil penyelesaian penegasan tapal batas dua belah pihak yang sudah disepakati agar dilaporkan kepada Kemendagri.

Pada bagian lain, menurut Yakobus, alasan penolakan penegasan tapal batas sesuai aspirasi masyarakat sejumlah desa/kampung di wilayah Degeuwo. Masyarakat di wilayah ini seperti kampung Ugida, Tibai, Mabou, dan Epomani menghendaki keluar dari Nabire dan bergabung di Dogiyai. “Kampung-kampung ini sangat jauh dari Nabire dan kesulitan dalam aspek pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Sedang jarak ke Dogiyai lebih dekat. Dari aspek kekerabatan sosial dan wilayah adat, Degeuwo masuk wilayah Dogiyai. Masyarakat wilayah ini merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain,” kata Yakobus. (Gusty Masan Raya/Ansel Deri)

Tak Lama Lagi, Masyarakat Paniai, Deiyai dan Dogiyai Nikmati Listrik 24 Jam

Suasana pertemuan Bupati Paniai, Bupati Deiyai dan General Manager (GM) PT PLN  (Persero) UP3 Nabire, Kamis (11/03/2021)

 

NABIRE (PB.COM)—Kabar gembira. Tidak lama lagi, masyarakat di tiga kabupetan di wilayah Meepago yakni Kabupaten Paniai, Deiyai dan Dogiyai akan menikmati layanan listrik siang dan malam alias selama 24 jam.

Kepastian ini setelah Bupati Paniai Meki Nawipa dan Bupati Deiyai Ateng Edowai, Kamis (11/03/2020) menemui General Manager (GM) PT PLN  (Persero) UP3 Nabire untuk  memperjuangkan akan kebutuhan listrik untuk masyarakat daerah tercinta.

Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Bupati Paniai Meki Nawipa belum lama ini menemui Komisi VI DPR RI dan Direktur PT. PLN wilayah Indonesia Timur di Jakarta.

Bupati Deiyai Ateng Edowai mengatakan, pihaknya telah menyepakati Deiyai menjadi sentral listrik untuk dua kabupaten tetangganya, yakni Dogiyai dan Paniai.

“Dipusatkan di Deiyai untuk tiga kabupaten, kami atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada PLN UP3 karena sedang mengerjakan untuk lampu nyala 24 jam,” ujar Bupati Deiyai Ateng Edowai kepada wartawan didampingi Bupati Paniai Meki Nawipa usai pertemuan.

Menurut Bupati Edowai, melihat perkembangan masyarakat dan pembangunan yang kian hari semakin berkembang, kebutuhan akan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Sementara itu ketersediaan energi listrik saat ini di tiga kabupaten itu masih sangat terbatas.

“Kami berharap kepada pihak PT. PLN agar segera urus lokasi lebih besar di samping kantor PLN Waghete, Deiyai. Soal lokasi kami Pemda Deiyai siapkan tetapi kembalikan kepada pihak PT. PLN untuk mereka negosiasi dengan pemilik hak ulayat. Saya harap, masyarakat di tiga kabupaten tidak boleh tolak, karena lampu adalah kebutuhan utama manusia. Ini kami kerjakan untuk masyarakat dan daerah kita sekaligus menjawab janji kampanye dan misi Deiyai terang, Dogiyai terang dan Paniai terang,” ungkapnya.

General Manager (GM) PT. PLN UP3 Nabire, Robert Rumsaur mengatakan, sesuai dengan rencana PLN akan melayani kebutuhan listik selama 24 jam bagi masyarakat di Deiyai, Paniai, dan Dogiyai. Hal pertama yang akan dilakukan pihaknya adalah great system untuk peningkatan jam nyala.

“Untuk progres yang dikerjakan oleh PT PLN Nabire, mesin kami sudah datangkan dari Biak sebanyak dua unit, sekarang sudah ada di Nabire. Sambil menunggu pekerjaan sipil di Deiyai, karena kantor akan dipusatkan di Deiyai, setelah pekerjaan sipil selesai lalu kami mobilisasi dari Nabire ke Deiyai. Untuk siapkan dipasangkan mesinnya,” ujar Rumsaur.

Sesuai kesepakatan, ia mengatakan, pihaknya akan bekerja dalam dua bulan kedepan.

Jika berjalan lancar dan aman, maka sesuai dengan rencana PLN dengan bantuan dari Pemerintah Daerah di tiga kabupaten itu siap meresmikan program ini pada Juni 2021.

Ia mengharapkan kepada ketiga pemerintah agar wajib mensosialisasikan atau mengedukasi kepada masyarakat agar jangan sampai ada hambatan dalam proses pemasangan alat dan pelebaran lokasi.

“Sehingga semua kami kerjakan sesuaikan dengan ketentuan waktunya dan dinikmati oleh masyarakat setempat,” urainya. (Abeth You)

Bupati Dogiyai Bantu Korban Konflik Intan Jaya

Beras bantuan Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa untuk warga korban konflik TNI-Polri dengan TPM-OPM di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

 

JAYAPURA (PB.COM)Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua, Yakobus Dumupa, Rabu (03/03/ 2021) memberikan bantuan berupa beras dua ton untuk pengungsi konflik di Kabupaten Intan Jaya.

Bantuan itu diberikan menyusul meletus perang terbuka antara aparat Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) dengan Tentara Nasional Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di wilayah Intan Jaya.

“Bantuan ini saya berikan atas nama rasa kemanusiaan yang dialami warga. Saya prihatin dengan warga sipil yang menjadi korban akibat konflik atau perang terbuka antara TNI-Polri dan TPN-OPM. Warga sipil adalah pihak yang tidak bersalah dalam konflik. Mereka adalah korban konflik tersebut sehingga mereka harus ditolong,” ujar Dumupa dalam keterangan tertulis sebagaimana diterima media, Rabu (3/3/2021).

Menurut Dumupa, bantuan beras sebesar 2 ton atau 2000 kilogram untuk korban konflik Intan Jaya tersebut diserahkan melalui KAPP Intan Jaya di Nabire. Sejumlah warga sipil korban konflik Intan Jaya mengungsi ke Nabire, Papua

Yakobus, mantan anggota Majelis Rakyat Papua, menambahkan pihaknya berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat disalurkan dengan baik kepada sebagian korban yang saat ini berada di pengungsian.

“Saya berharap kiranya bantuan ala kadarnya ini membantu meringankan beban pengungsi. Saya juga meminta para korban tetap memiliki semangat hidup. Sebagai umat beriman, saya juga mendoakan warga semoga Tuhan bersama mereka,” katanya

Bupati yang baru saja menyelesaikan studi S-2 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta Yogyakarta ini juga mengajak semua pihak untuk mengulurkan tangan membantu warga korban konflik Intan Jaya. Bantuan sekecil apapun, ujar Bupati Dumupa, sangat membantu meringankan beban penderitaan yang tengah dialami warga korban konflik Intan Jaya.

Ia memandang, konflik atau perang terbuka di Intan Jaya sebenarnya tak mesti terjadi di tengah kerja keras pemerintah pusat dan pemerintah daerah menangani virus korana global (pandemik) yang nyaris membuat ekonomi warga di daerah kelimpungan.

Sejak pekan pertama Februari 2021 pecah konflik antara TNI-Polri dan TPM-OPM di Intan Jaya. Menyusul konflik tersebut, sekitar 600 orang warga korban dilaporkan mengungsi korban. Mereka sempat bertahan di gereja Gereja Katolik St Misael Bilogai, Intan Jaya Bilogai, Intan Jaya

Sebagian warga korban mengungsi di sejumlah kabupaten tetangga seperti Nabire. Jumlahnya dilaporkan terus meningkat di tengah eskalasi konflik. Konflik Intan Jaya dikhawatirkan mengganggu umat Kristiani yang tengah bersiap merayakan Paskah.

Informasi yang diperoleh dari Nabire menyebutkan, seorang imam Katolik Pastor Benyamin Sugiyatanggu Magay di Nabire menemui warga dari Intan Jaya yang mengungsi ke Kabupaten Nabire menyusul eskalasi konflik di tempat asal mereka di Intan Jaya yang terus meningkat.

“Kekerasan hanya hanya akan melahirkan kekerasan baru. Peperangan dalam bentuk apapun tidak menyelesaikan masalah. Saya berharap agar para pihak yang bertikai atau berperang segera duduk bersama mencari solusi damai dan bermartabat. Saya juga turut berduka atas meninggalnya sejumlah warga masyarakat, anggota TNI dan Polri, dan anggota TPN-OPM akibat konflik dan perang tersebut. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di Surga,” kata Dumupa. (Ansel Deri)

Terapkan New Normal, Pemkab Dogiyai Tunggu Keputusan Bersama Para Bupati Wilayah Meepago

 

Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa

JAYAPURA (PB.COM) – Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa masih menunggu keputusan bersama para bupati di wilayah Meepago terkait penerapan new normal di wilayahnya yang termasuk salah satu dari 15 kabupaten yang sudah dianggap layak menerapkan new normal.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang mulai menerapkan New Normal untuk 102 wilayah di Indonesia sejak pandemic Covid-19 melanda negeri ini tiga bulan lalu, termasuk di antaranya Kabupaten Dogiyai bersama 15 kabupaten lainnya di Provinsi Papua.

“Kemarin (4/6/2020-red) kan ada pertemuan para bupati/wali kota di Jayapura dan untuk Kabupaten Dogiyai nanti kita  masih menunggu pertemuan bersama para bupati Meepago pada hari Rabu (10/6/2020-red) di Nabire,” terang Yakobus, Senin (8/6/2020).

Nantinya, para Bupati se-wilayah Meepago di antaranya Bupati Nabire, Isias Douw, Bupati Deiyai Ateng Edowai, Bupati Paniai Meki Nawipa, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dan dirinya sendiri Bupati Dogiyai akan menggelar rapat bersama yang nantinya akan mengambil keputusan bersama untuk wilayah Meepago secara keseluruhan.

Ia mengatakan, dari 5 kabupaten di wilayah adat ini, Kabupaten Nabire masuk dalam zona merah di mana dari data Senin (8/6/2020) malam ini terdapat 19 kasus kumulatif positif, 8 pasien masih menjalani perawatan dan 11 orang sudah dinyatakan sembuh.  Sedangkan jumlah ODP sebanyak 66 orang.

“Zona merah Nabire itu justru berbahaya dan berpotensi terjadi penularan ke wilayah Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya. Karena itu kami sudah sepakat untuk tangani Covid secara bersama – sama di wilayah ini,” akunya.

Karena itu keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan covid-19 akan dilakukan bersama –  sama untuk seluruh kabupaten yang ada di wilayah Meepago.

“Berkaitan dengan itu nantinya pada hari Rabu kami akan mengambil keputusan bagaimana langkah – langkah selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Jadi informasi yang lebih lengkap akan disampaikan,” janjinya.

Saat disinggung wilayahnya yang mana ada kampung dan distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah Sukikai Selatan di bagian barat berbatasan dan dengan Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan juga ada kampung dan  distrik  yang berbatasan dengan Kabupaten Mimika, jelasnya, wilayah-wilayah perbatasan itu masih ditutup semua dan masih dijaga dengan dibangunnya posko.

“Nanti lanjutannya seperti apa baru diputuskan setelah hari Rabu,” terang Bupati Yakobus yang juga Sekertaris Asosiasi para Bupati se-wilayah Adat Meepago. (Gusty Masan Raya)

Bupati Dogiyai Perpanjang Waktu ASN Kerja Dari Rumah Sesuai Edaran Men-PAN dan RB

Bupati Kabupaten Dogiyai Yakobus Dumupa.

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua, Yakobus Dumupa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dogiyai. Tindak lanjut surat edaran itu berupa jadwal kerja dari rumah dan kantor berlaku mulai 6 April 2020.

“Saya baru saja mengeluarkan surat berkaitan dengan penyesuaian sistem kerja ASN. Mulai tanggal 6 hingga 19 April 2020 seluruh ASN di Kabupaten Dogiyai tetap aktif bekerja di rumah masing-masing dan masuk kantor kembali pada 20 April. ASN yang terlibat dalam penanganan pencegahan covid-19 tetap menjalankan tugasnya melalui koordinasi dengan pimpinan OPD masing-masing,” ujar Bupati Yakobus Dumupa dalam keterangannya yang diterima redaksi papuabangkit.com, Minggu (05/04 2020).

Surat Edaran Nomor 440/106 SET tentang Perpanjangan Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Dogiyai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dikeluarkan di Kigamani pada Jumat, 3 April 2020. Surat edaran tersebut selain disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dogiyai, juga diteruskan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) serta para kepala sekolah mulai dari SD hingga SMP di wilayah Dogiyai.

“Pekerjaan yang di rumah atau tempat tinggal dikoordinasikan oleh pimpinan OPD. Bekerja dari rumah atau tempat tinggal tidak diartikan sebagai libur. Saya juga meminta pimpinan OPD membuat jadwal bagi pejabat eselon III, IV, dan staf melaksanakan tugas di kantor secara bergilir sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal untuk melayani masyarakat,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, Bupati Yakobus juga menyampaikan bahwa dalam hal pekerjaan penting dan mendesak yang harus dikerjakan di kantor atau di tempat lain, maka dilakukan secara terbatas baik jumlah personil maupun jam kerja diatur kepala OPD. “Saya juga meminta agar sejak tanggal pemberlakuan surat edaran ini, seluruh rencana perjalanan dinas ditiadakan. Kecuali  rencana perjalanan dinas yang penting dan mendesak atas perintah Bupati,” lanjut Yakobus, mantan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia menambahkan, setelah surat ini berlaku akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pandemi covid-19 untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut.

Surat edaran tersebut, demikian Bupati Dumupa, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Diseas 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Juga Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3705/SET tentang Pembatasan Masuk/Keluar Orang, Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Perpanjangan Waktu Kerja di Rumah (Work From Home) serta Pengendalian Dampak Kasus Covid-19 di Provinsi Papua. (Gusty/Ansel Deri)