Menunggu Restu Cikeas Untuk Nahkoda Demokrat Papua

Dua nama Calon Ketua DPD Demokrat Papua yang ditetapkan pada Musda IV Demokrat yakni Lukas Enembe, SIP.MH dan Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si.

 

JAYAPURA (PB.COM)Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua telah sukses digelar pada Sabtu (19/03/2022) di Sunni Hotel Sentani. Namun siapa yang menjadi nahkoda partai berlambang mercy itu di Papua periode 2022-2027, masih menjadi teka-teki hingga kini. Ya dua nama: antara Lukas Enembe, SIP.MH (LE) atau Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (RHP).

Memang berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat hasil kongres 2020, di mana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat,  telah ditetapkan bahwa Musda hanya memilih calon Ketua DPD. Para calon yang maju menjadi Ketua DPD yang memenuhi verifikasi dan persyaratan, disahkan oleh forum lalu diajukan ke DPP Demokrat.

Demikian pun pada Musda IV Demokrat Papua kali ini, dimana forum telah resmi menetapkan LE dan RHP sebagai calon Ketua DPD untuk diajukan ke DPP. Selanjutnya, keduanya akan mengikuti tahapan berikut yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan dilakukan oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK).

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK)  DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan Musda ke-IV Demokrat Papua telah menetapkan 2 nama calon Ketua DPD yaitu Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak. Kedua nama ini akan dikirim ke DPP sesuai hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam forum Musda.

“Secepatnya dilakukan fit and proper test oleh tim 3 DPP, kita juga memberikan kesempatan para kandidat untuk mempersiapkan materi supaya disesuaikan dengan arah dan kebijakan partai demokrat di Provinsi Papua,” kata Herman kepada wartawan di Sentani, Sabtu (19/3/2022).

Herman mengapresiasi pelaksanaan Musda ke-IV Demokrat Papua tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman. Semuanya didasari bahwa pelaksanaan Musda ini adalah sebagai arena konsolidasi, harmonisasi dan rekonsiliasi internal partai. Setelah Musda, tentu semuanya sudah mencair dan membaur kembali untuk bekerja membangun Demokrat.

Lalu siapa yang bakal lebih berpeluang menahkodai Demokrat Papua 2022-2027? Apakah masih di tangan seorang LE yang sudah 15 tahun memimpin Demokrat dan membirukan langit Papua dengan berbagai torehan capaian kemenangan di berbagai pentas Pilkada dan Pileg?

Ataukah kader penerus LE sekelas RHP, Bupati Mamberamo Tengah dua periode yang selama ini menunjukkan militansi dan loyalitasnya membangun Demokrat Papua, yang terendus mulai rapuh di empat tahun terakhir?

Kita tunggu saja restu Cikeas. Sebab apapun ceritanya, peran Ketua Majelis Tinggi Partai yang juga pendiri Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tentu masih besar dalam suksesi ini. Hajatan politik berskala nasional berupa Pileg, Pilkada Serentak, dan Pilpres 2024 sudah di depan mata. SBY dan sang Ketum AHY, bersama organ inti partai seperti Dewan Pertimbangan Partai, tentu akan memutuskan siapa yang lebih layak dari dua nama ini, untuk mengibarkan Demokrat di langit Bumi Cenderawasih.

RHP Optimis

Di hadapan ribuan pendukungnya, Calon Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak atau akrab disapa RHP, usai Musda mengaku optimis akan mendapat restu DPP untuk menahkodai Demokrat Papua dengan modal dukungan 18 DPC Demokrat se-Papua. Apalagi, selama ini Ricky menegaskan, ia adalah kader militan Demokrat dan sangat loyal.

Calon Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak memperlihatkan surat dukungan dari DPC kepada para simpatisan dan pendukungnya di pelataran Kantor Demokrat Papua saat deklarasi pada Rabu (09/03/2022).

 

“Saya terlalu yakin untuk itu. Saya bukan kader biasa, saya kader Demokrat tapi militan, jadi ada pangkat khusus di dalamnya. Saya mengukur diri saya, dan 18 dukungan DPC ini kan mendukung karena kinerja saya sebagai kader militan Demokrat. Militan itu lebih dan saya yakin DPP akan memutuskan berdasarkan hasil kerja, dan saya sangat optimis,” tegasnya.

Menurut Ricky, sebagai seorang kader partai dari awal dirinya juga menghormati kepemimpinan Lukas Enembe yang telah memimpin Demokrat Papua selama 3 periode atau 15 tahun lamanya. Maka ketika kelak dipercayakan, ia ingin melanjutkan prestasi dan pencapain LE untuk kembali membuat Demokrat tetap berjaya di Papua.

“Soal Fit and Proper Test  itu menjadi keputusan mutlak dan itu menjadi ukuran. Termasuk visi misi calon juga akan disampaikan saat fit and Proper test,” jelas RHP.

Pada kesempatan itu, RHP menyampaikan bahwa dukungan terhadap dirinya yang sebelumnya ada 19 DPC, kini berkurang 1 dan tersisa 18 DPC. Sebab DPC Dogiyai ternyata bermasalah.

“Ada oknum-oknum yang bermain untuk mengganti Ketua DPC-nya dan tanggal 10 mereka lakukan pergantian dan itu dilakukan di last minute,” katanya.

RHP mengaku telah melaporkan hal itu kepada BPOKK Partai Demokrat dan untuk DPC Kabupaten Dogiyai akan dikembalikan SK kepada Ketua sebelumnya. Ia  menguak ada pihak yang bermain belakang untuk menggantikan Ketua DPC Dogiyai, yang merupakan oknum dari DPD Partai Demokrat Papua.

“Oknum tersebut bermain tanpa melalui prosedur organisasi dengan maksud mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)

Tanda Solidaritas, Demokrat Papua Bagi Hewan Kurban di Kota Jayapura

 

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si saat menyerahkan hewan kurban kepada warga sekitar di Kantor Demokrat Papua, Kotaraja Luar, Selasa (20/07/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)Sebagai bentuk toleransi sebagai umat beragama dan tali kasih kepada umat muslim yang merayakan Idul Adha 1442 Hijriyah, DPD Partai Demokrat Provinsi Papua membagikan paket hewan kurban kepada umat muslim di Kota Jayapura.

Kegiatan pembagian yang digelar Selasa (20/02/2021) di Kantor Demokrat Papua, Kotaraja Luar ini dipimpin Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi sejumlah pengurus teras partai berlambang mercy itu.

“Hewan kurban ini, walau hanya sedikit, tetapi sebagai bentuk kepedulian kami Partai Demokrat. Idul Adha sebagai perayaan kurban menjadi momen juga bagi kami untuk saling peduli dan bersolider sebagaimana instruksi Ketua Umum kami AHY,” kata Ricky Ham Pagawak di hadapan wartawan usai penyerahan itu.

Menurut Ricky, kondisi pandemi Covid-19 membuat aktivitas masyarakat, termasuk perayaan Idul Adha berjalan tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ekonomi juga kian lesu. Oleh karena itu, kehadiran Demokrat dalam bantuan sederhana ini kiranya menjadi momentum untuk membangun solidaritas dan semangat yang sama sebagai sesama anak bangsa untuk bangkit melawan virus asal Wuhan ini.

“Kami mengucapkan Selamat merayakan Idul Adha bagi seluruh umat muslim di Papua dan Indonesia yang merayakannya. Tetapi kita tetap jaga Prokes agar pandemi ini segera berakhir,” tutur Bupati Mamberamo Tengah yang akrab disapa RHP ini.

Pada kesempatan itu, sebanyak 70 lebih kantong hewan kurban dibagikan kepada warga yang bermukim di sekitar Kantor Partai Demokrat Papua di Kotaraja Luar, Distrik Abepura. Turut menerima, sejumlah pengurus DPD Demokrat Papua yang beragama muslim.

Sejumlah besar pimpinan DPD Demokrat Papua hadir, di antaranya dua Wakil Ketua DPD yakni Willem Karel Indey dan Mustakim HR dan dua wakil Sekretaris yakni M. El Bahar Conoras, SE dan Melkias Y. Gombo.

Sumbang 2 Ekor Sapi

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua I Demokrat Ricky Ham Pagawak juga berbagi kasih dengan jamaah Masjid Baiturahim BTN Skyland Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan menyerahkan 2 ekor sapi sebagai hewan kurban.

Wakil Ketua I Demokrat Ricky Ham Pagawak menyerahkan secara simbolis 2 ekor hewan kurban kepada pengurus Masjid Baiturahim pada Senin malam (19/07/2021).

 

RHP beserta sejumlah pengurus Demokrat turun langsung menyerahkan hewan kurban ini pada Senin malam (19/07/2021) di Halaman Masjid Baiturahim.

“Ini adalah bentuk kepadulian Demokrat. Kami jalankan perintah Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yakni Bagaimana melihat hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, Idul Adha yang dirayakan saudara-saudari umat Muslim esok,” katanya.

Sementara itu, Ketua panitia perayaan hari raya kurban, Masjid Baiturahim Kotaraja Lucky Joharam menyambut baik bantuan hewan kurban yang disumbangkan oleh Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada partai Demokrat baik dari pimpinan pusat hingga pengurus di daerah atas kepeduliannya bagi jamaah di Masjid Baiturahim, secara khusus bapak RHP yang sangat peduli dan mau berbagi dengan kami,” tutur Lucky. (Gusty Masan Raya)

Inilah Enam Bacalon Wagub Papua Yang Diusulkan Demokrat

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir didampingi Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, dan Bendahara Umum Yumin Wonda menunjukkan Berita Acara hasil Rapat Pleno pengusulan Bacalon Wagub Papua di Hotel Horison Kotaraja, Selasa malam (13/07/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)Partai Demokrat Papua sebagai pendukung utama pasangan Lukas Enembe, SIP.MH dan Klemen Tinal, SE.MM (LUKMEN) dalam Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II siap mengirim salah satu calon untuk ikut dalam bursa pemilihan Wakil Gubernur Papua pengganti alm. Klemen Tinal yang meninggal pada 21 Mei 2021 lalu.

“Kami DPD Demokrat baru selesai rapat pleno untuk pengusulan bakal calon wakil gubernur. Dari hasil pleno tadi, ada enam nama yang malam ini juga akan kami teruskan kepada Ketua DPD Demokrat Papua  Bapak Lukas Enembe. Dari enam nama ini, beliau yang akan memilih satu orang untuk diajukan sebagai calon wakil gubernur dari Partai Demokrat,” kata Plt. Sekretaris DPD Demokrat Papua Boy Markus Dawir kepada wartawan di Jayapura, Selasa malam (13/07/2021) usai rapat pleno.

Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Boy Markus Dawir memberi keterangan kepada wartawan usai rapat pleno.

 

Menurut Boy, dalam rapat pleno itu, pengurus DPD Demokrat memutuskan enam bacalon Wagub Papua yang diajukan, dimana kesemuanya merupakan para Wakil Ketua DPD Demokrat Papua. Antara lain,  Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah), Yunus Wonda (Wakil Ketua DPRP), Usman G Wanimbo (Bupati Tolikara), Tonny Tesar (Bupati Kepulauan Yapen), Natalis Tabuni (Bupati Intan Jaya), dan Yeremias Bisay (Bupati Waropen).

 “Nanti Ketua DPD yang akan putuskan satu nama dari enam ini untuk mewakili Demokrat. Dalam rapat koalisi kemarin, 8 partai lain pengusung Lukmen Jilid II juga mengajukan calonnya. Hanya satu partai yang tidak usulkan calon yaitu NasDem. Jadi partai lain pun hari ini kita minta untuk mengajukan nama-nama calonnya ke gubernur,” kata Boy.

Sesuai mekanisme yang disepakati dalam rapat koalisi, lanjut Boy, nantinya ke-8 calon yang diusulkan masing-masing partai akan diserahkan kepada Gubernur Lukas Enembe. Setelah itu, gubernur yang akan memutuskan dua nama di antaranya untuk selanjutnya dikirim ke DPR Papua untuk mengikuti proses pemilihan oleh para wakil rakyat itu.

“Kemarin Bapak Gubernur juga sudah minta agar proses ini harus cepat supaya kita segera dapatkan wakil gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu, kita juga sudah sepakati di koalisi kemarin, pengurus partai tingkat provinsi saja yang memutuskan nama-nama untuk diajukan ke gubernur. Setelah gubernur putuskan dua nama itu, barulah kedua partai masing-masing minta SK dari DPP masing-masing. Malam ini juga kita serahkan 6 bacalon dari Demokrat ke ketua DPD. Besok pagi sebelum matahari terbit, kita sudah dapatkan satu nama itu,” tegas Boy.

Koalisi Papua Bangkit (KPB) Jilid II yang mengusung Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) pada Pilkada Gubernur, Juni 2018 lalu terdiri dari 9 partai politik yakni Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, NasDem, PPP, PKB, PKS, dan PKPI. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Pastikan SK Yeremias Bisay dan Dominggus Marei Sebagai Calon Bupati dan Wabup Waropen Yang Beredar di Sosmed Adalah Palsu

Dokumen palsu atau hoax berisi SK DPP Demokrat pasangan calon bupati Waropen Yeremias Bisay, SH dan Dominggus MareI yang beredar di media seosial sejak Kamis (27/08/2020).

 

JAYAPURA (PB.COM)Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si menegaskan bahwa dokumen Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Demokrat dan formulir B.1-KWK yang diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Waropen Yeremias Bisay, SH dan Dominggus Marei yang tengah beredar di sosial media adalah palsu alias hoax.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bappilu Demokrat Bapak Andi Arief dan Direktur Eksekutif Sigit Raditya bahwa foto berisi Surat Keputusan dan B.1-KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen Yeremias Bisay, SH dan Dominggus Marei adalah palsu alias hoax. Ada pihak tertentu yang bermain merekayasa surat ini,” kata Ricky Ham Pagawak kepada pers melalui video call dari Jakarta, Kamis malam (27/08/2020).

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si

 

Menurut lelaki yang akrab disapa RHP ini, ada dua alasan mendasar mengapa SK dan dokumen B.1-KWK yang baru saja beredar itu palsu. Pertama, hingga hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum menyerahkan secara resmi SK dan B1KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen.

“Sejak AHY memimpin Demokrat, semua SK diserahkan langsung oleh beliau kepada pasangan calon, baik itu calon gubernur, bupati maupun walikota. Sampai hari ini, Waropen belum ada penyerahan. Ini tradisi baru,” tegasnya.

RHP dalam kampanye Pilgub Papua di Wamena 2018 silam.

 

Kedua, berdasarkan hasil klarifikasi pihak DPD Partai Demokrat Papua ke Direktur Ekskutif Demokrat Sigit Raditya, yang selama ini bertanggung jawab terhadap sirkulasi surat menyurat di DPP Partai Demokrat termasuk dokumen Surat Keputusan dan form Model: B1.-KWK Parpol, menyatakan bahwa SK palsu yang beredar dengan nomor 182/SK/DPP.PD/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 adalah nomor SK yang diberikan kepada Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, alasan paling mendasar yang menampik kebenaran SK hoax yang beredar itu ialah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh DPC Demokrat Waropen dan Tim Penjaringan DPD Demokrat Papua ialah Yeremias Bisay, SH dan Lamek Maniagasi, SE.

“Ini jelas ada pihak yang bermain untuk mengacaukan situasi dengan memberi informasi hoax yang bisa memicu kesalahapahaman di antara kader, simpatisan dan pendukung calon bupati dan wakil bupati di Waropen. Kami berharap masyarakat di Waropen tetap tenang dan tidak percaya pada informasi hoax itu. Dalam waktu dekat, DPP akan menyerahkan SK itu,” tegasnya.

RHP juga menjelaskan, dari 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, Partai Demokrat melalui Ketua Umum AHY telah menyerahkan SK kepada 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke dan Asmat.

“Sedangkan Yang belum sama sekali ialah Waropen, Supiori, dan Nabire. Tadi baru saja penyerahan untuk Asmat diterima langsung calon bupati Elisa Kambu. Saya dan Sekretaris DPD Demokrat Papua dan Plt. Ketua DPC Demokrat Asmat ikut hadir tadi,” tutup RHP yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini. (Gusty Masan Raya)

Menuju Musdalub, Demokrat Papua Siap Gelar Muscab Serentak September 2020 

Ketua Panitia Muscab Serentak Demokrat Papua, Usman Wanimbo, SE.M.Si didampingi Wakil Ketua Tonny Tesar, S.Sos bersam Sekretaris Sefrawaty, SE, Bendahara Panitia Desty Pongsikabe dan wakilnya Yohanna Delaplata.

 

JAYAPURA (PB.COM)Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua berencana pada September 2020 akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) bagi pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 29 kabupaten/kota secara serentak.

Ketua Panitia Muscab Serentak Usman G. Wanimbo, SE.M.Si mengatakan sesuai dengan petunjuk dan memo yang diterimanya dari Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, SIP.MH tanggal 7 Agustus 2020, pihaknya diminta untuk harus segera menggelar Muscab dalam waktu dekat.

“Rencananya awal September, tetapi kita masih tunggu kesiapan dari BPOKK DPP Demokrat dan juga koordinasi dengan semua DPC dan PAC. Jadi hari ini kita evaluasi dan konsolidasi panitia. Sebenarnya 70 persen persiapan sudah kita lakukan karena harusnya Muscab ini dilakukan pada Desember 2018. Jadi tinggal 30 persen yang kita kejar persiapannya,” kata Usman Wanimbo kepada pers di Jayapura, Minggu (23/08/2020).

 

Menurut Usman, Muscab Demokrat sudah diselenggarakan oleh seluruh DPD di provinsi lain di Indonesia. Tinggal Papua yang terlambat karena terhambat oleh beberapa agenda politik, termasuk persoalan wabah pandemi Covid-19.

“Muscab ini untuk persiapan Musdalub. Karena itu kami mengajak, mari kita bersatu, jangan ada perbedaan, kita sukseskan agenda ini. Kita satukan hati dan pikiran untuk besarkan partai ini. Ini honai besar kita, kita sudah dua periode jadi gubernur. Kita harus jaga dan teruskan kemenangan ini,” tegas Usman.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Muscab Tonny Tesar, S.Sos mengatakan agenda Muscab ini penting dilakukan guna mendukung agenda berikutnya yaitu Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD dan para pengurus.

Menurut Tonny, Muscab Serentak ini adalah agenda utamanya memilih Ketua DPC di 29 kabupaten/kota yang dilakukan oleh para Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Demokrat. Oleh karena itu, di tengah pandemi Covid dan agenda politik Pilkada 2020, pihak panitia akan memikirkan apakah Muscab ini dilakukan di Jayapura atau per wilayah adat.

“Jadi sesudah Muscab barulah diagendakan untuk melakukan Musdalub untuk memilih Ketua DPD dan pengurus yang baru. Dengan demikian, sejumlah Ketua PAC yang selama ini masih Pelaksana Tugas (Plt) sudah defenitif sehingga secara aturan bisa memilih Ketua DPD yang baru dalam Musdalub,” tegas Tonny.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Panitia Muscab Sefrawaty, SE, Bendahara Desty Pongsikabe dan wakilnya Yohanna Delaplata serta koordinator dan para anggota bidang panitia. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Minta DPP Tindak Tegas Subur Sembiring Cs

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM dan Bendahara Demokrat Papua Yumin Wonda, S.Sos serta sejumlah pengurus DPD Demokrat Papua saat peresmian Kantor DPD Demokrat Papua, 23 Oktober 2019 lalu.

 

JAYAPURA (PB.COM)— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menindak tegas Subur Sembiring dan siapapun yang merongrong eksistensi partai dengan manuver yang inkonstitusional.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si menegaskan, apa yang dilakukan oleh Subur Sembiring cs adalah tindakan inkonstitusional, tak boleh dibiarkan dan harus diambil sikap tegas terhadapnya.

“Kami minta kepada DPP untuk ambil langkah tegas terhadap Subur Sembiring dan rekan-rekannya yang sudah merongrong kepengurusan yang sah saat ini. Kami minta agar keanggotaannya segera dicabut, karena mereka tidak menghargai hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan sesuai AD/ART Partai Demokrat, yang telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum, dan sudah disahkan dengan keputusan Menkumham RI,” kata Ricky kepada wartawan, Rabu (10/10/2020).

Ricky Ham Pagawak yang akrab disapa RHP menuturkan, dirinya selaku Plh. Ketua DPD PD Papua, mewakili seluruh pengurus DPD dan 29 DPC Demokrat di kabupaten/kota di Papua, sangat prihatin dengan tindakan Subur Sembiring cs. Sebab sesungguhnya suara dari DPD dan DPC di Papualah yang terlebih dahulu mendukung dan memilih AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebelum Konggres V itu digelar.

“Pada Rapat Pimpinan Daerah di Jayapura 8-9 Februari 2020 yang dihadiri AHY, secara adat kami sudah serahkan suara bulat kami dalam noken kepada AHY dan memilihnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi karena sesuai aturan dan AD/ARTpemilihan itu dilakukan harus melalui Kongres, maka kami legitimasikan lagi komitmen kami dengan hadir secara keseluruhan dan kembali memilih AHY sebagai Ketua umum,” tegas RHP.

Dalam kesempatan itu, RHP atas nama Ketua DPD Demokrat Papua & Keluarga Besar Partai Demokrat Papua juga berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketua Umum AHY yang juga selaku Ketua Tim Formatur, yang telah memberikan kepercayaan kepada empat kader terbaik Partai Demokrat Papua dalam kepengurusan tingkat DPP.

“Terimakasih dan apresiasi yang tinggi pada pak SBY dan mas AHY yang sudah menempatkan Empat orang kader DPD Papua masuk di pengurus Pusat. Yakni, dua orang dalam kepengurusan organik yakni Willem Wandik sebagai Wakil Ketua dan Rivai Darus sebagai Wakil Sekjen. Serta dua kader kami lainnya dikepengurusan non organik yakni Carolus Bolly sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai dan Libert Kristo Ibo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai,” ujar Bupati Mamberamo Tengah ini.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM usai menyerahkan dukungan suara kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Rapimda Demokrat Papua, 8 Februari 2020.

 

Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM yang juga kini dipercayakan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DDP Partai Demokrat mengatakan Partai Demokrat adalah partai besar yang memiiki banyak konstiuen dan terus menunjukan eksistensinya sebagai partai Nasionalis-Religius.

“Tentu akan banyak tantangan dan para pihak yang ingin atau sengaja menjatuhkan partai. Salah satunya seperti dilakukan oleh Subur Sembiring cs ini. Oleh karena itu Carolus mempertegas permintaan yang merupakan aspirasi dari seluruh Kader Partai Demokrat Papua, agar kepada yang bersangkutan perlu segera diambil tindakan tegas,” kata Carolus.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Subur Sembiring mengatasnamakan Plt. Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) melakukan manuver dengan sejumlah tokoh bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan mempertanyakan tentang Legalitas Formal Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke 5 pada bulan Maret 2020.

“Saya, H. Akbar Yahya Yogerasi selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, disingkat ‘FKPD PD’ menegaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada SK tentang Sdr. Subur Sembiring menjadi Plt. Ketua Umum FKPD PD. Jadi semua sepak terjang yang dilakukan oleh Sdr. Subur Sembiring tentunya ini tidak benar mengatasnamakan FKPD PD karena FKPD terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, dan Pengurus Harian,” tulis Akbar Yahya. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Mengecam Pernyataan HYU Yang Serampangan

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (kanan) dan Sekretaris Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM (kiri)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua mengecam keras pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin), Hendrik Yance Udam (HYU), yang menilai Ketua Umum partai berlambang mercy itu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono mencari pangung dan sensasi politik dengan mengeluarkan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi dalam penanggulangan Pandemi Covid-19.

Menurut Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si pernyataan HYU di salah satu media daring pada 8 Juni 2020 itu adalah pernyataan yang serampangan, keliru, tidak etis dan sangat melecehkan marwah partai yang bisa menyeretnya ke ranah hukum.

“Anda siapa sehingga menilai pimpinan partai kami demikian? Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya seorang mantan Ketua Barisan Muda Demokrat Papua yang sudah dipecat. Jangan omong sembarang, Anda bisa berhadapan dengan hukum karena faktanya berbeda. Apa yang Anda sudah lakukan bagi Papua dan bangsa ini di saat Pandemi Covid? Partai Demokrat sudah melakukannya dan itu di seluruh Indonesia, berkat SBY dan AHY,” kecam Ricky Ham Pagawak sebagaimana rilis yang diterima media ini, Rabu (10/06/2020) malam.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, SE.MM usai menyerahkan dukungan suara kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Rapimda Demokrat Papua, 8 Februari 2020.

 

Menurut Ricky, menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk turut serta mencegah, menanggulangi dan mengatasinya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, M.A., M.Sc., M.P.A. sejak awal langsung sigap menyikapinya dengan mengeluarkan instruksi pertama pada bulan Maret 2020 kepada seluruh Kader Partai Demokrat se-Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona, yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi berikutnya pada bulan April 2020 yang isinya adalah Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli & Berbagi.

Gerakan ini, lanjut Ricky, ditindaklanjuti oleh seluruh kader di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah untuk membantu meringankan beban-beban kehidupan masyarakat luas yang sedang dilanda Covid, termasuk DPD Demokrat Provinsi Papua dan sejumlah DPC di kabupaten/kota. Kerja-kerja Partai Demokrat kepada masyarakat luas di Indonesia ini, justru membantu dan menopang Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi ini.

“Jadi sangat kerdil kalau menyatakan bahwa SBY dan AHY mencari panggung di tengah Pandemi. Penilaian atas kerja-kerja kemanusiaan itu bukan manusia yang menilai. Kerja keras dan keikhlasan Partai Demokrat kepada masyarakat biarlah masyarakat yang langsung merasakannya dan hak Tuhan yang menilainya,” tegas Ricky yang juga Bupati Mamberamo Tengah ini.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Carolus Bolly, SE.MM menegaskan gerakan kepedulian yang dibangun Partai Demokrat kepada masyarakat adalah hal wajar yang juga dilakukan semua elemen organisasi di Indonesia, mulai dari organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi kepemudaan, organisasi Gereja, Pemuda dan Remaja Masjid, organisasi wanita, organisasi profesi, Majelis Taklim dan lain-lain.

“Semua bahu-membahu memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Apakah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh semua organisasi seperti ini, lantas kita juga menjustifikasi mereka bahwa ini untuk mencari panggung? Tidak! Karena itu, kami minta Saudara HYU harus segera mengklarifikasi dan melakukan permohonan maaf karena telah melecehkan partai dengan penilaian yang keliru,” tegas Carolus.

Menurut Carolus, mengenai sikap Partai Demokrat terhadap kebijakan Pemerintahan Jokowi, justru Partai Demokrat sebagai partai politik tidak boleh tinggal diam menghadapi kebijakan yang dirasa belum pas untuk kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Sebab itu merupakan saran dan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah demiki kebaikan bersama.

“Memberi saran, kritik dan masukan pun tidak boleh serta merta dinilai bahwa ini mau menentang Pemerintah. Terlalu kerdil kalau menilai seperti itu. Ini negara demokrasi, semua punya hak yang sama untuk bicara. Tak hanya Demokrat, partai lain pun melakukan. Kritik parpol itu alat kontrol untuk memperkuat Pemerintahan itu sendiri, agar Pemerintah makin kokoh, makin kuat, makin terkontrol dalam menyelenggarakan proses pemerintahan,” kata Carolus yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, seharusnya HYU atau pihak manapun tidak perlu melontarkan tuduhan yang menjurus kepada figur SBY maupun AHY yang saat ini bersama-sama seluruh kadernya di seluruh Indonesia sedang dan terus bekerja untuk kemanusiaan di Indonesia di tengah pandemi ini, bukannya menilainya sebagai aksi mencari panggung.

“Ingat bahwa partai lain dan semua elemen organisasi lain di Indonesia saat ini juga sedang melakukan hal yang sama, yaitu bahu-membahu membantu masyarakat Indonesia yang sedang dilanda Covid-19. Semua yang dilakukan ini justru untuk menopang dan mendukung Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi pandemi di Indonesia,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Peduli Corona, Demokrat Papua Siap Bagi Masker Gratis di 4 Daerah

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak menyerahkan masker kepada tim di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua, Minggu (22/03/2020)

JAYAPURA (PB.COM)– Sebagai bentuk kepedulian terhadap wabah virus corona atau covid-19 yang tengah menimpa Indonesia termasuk Papua, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua akan membagikan alat pelindung diri (APD) berupa masker kepada masyarakat di empat daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi.

Plh. Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si mengatakan pada Senin pagi (23/03/2020), pihaknya akan menurunkan tim untuk membagikan masker gratis sebanyak 3.000 lembar kepada masyarakat.

“Ini merupakan upaya konkrit dari Demokrat Papua membantu pemerintah melawan dan mencegah virus corona. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua DPP Partai Demokrat, bapak Agus Harimurti Yudhono (AHY) memerintahkan kepada semua DPD Partai Demokrat untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penanganan virus Corona yang melanda dunia dan Indonesia, termasuk. Papua,” kata Ham Pagawak kepada pers di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua, Minggu (22/03/2020).

Menurut Pagawak, khusus di Kabupaten dan Kota Jayapura, pembagian masker akan dilakukan di tiga titik yakni Taman Imbi,  Lingkaran Abepura dan pintu masuk Bandara Kabupaten Jayapura.

Kegiatan ini akan melibatkan 150-an pengurus DPD PD Provinsi Papua, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DPC PD Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura serta simpatisan. Sedangkan di Kabupaten Sarmi dan Keerom, masker yang ada akan dibagikan langsung pengurus DPC Partai Demokrat setempat.

“Kami ingin mewujudkan slogan Partai Demokrat yaitu Untuk Rakyat Demokrat Peduli dan Beri Solusi. Partai ini berdiri karena rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu Demokrat hadir untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Masker yang akan dibagikan merupakan sumbangan pengurus Partai Demokrat untuk rakyat Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil RHP.

Selain itu, RHP menambahkan, guna mencegah secara dini penyebaran virus ini, DPD Partai Demokrat juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap seluruh pengurus DPD Demokrat dan semua tamu yang berkunjung ke Kantor Sekretariat dengan menggunakan thermal scanner.

Untuk diketahui, per 22 Maret 2020 sebanyak 514 penduduk Indonesia telah dinyatakan positif mengidap virus corona, dimana 29 di antaranya  sembuh dan 48 orang meninggal dunia.

Sementara itu, di Provinsi Papua, data yang dikeluarkan Satgas Pencegahan Covid-19 menunjukkan 2 pasien dari 15 pasien yang selama ini dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dinyatakan positif mengidap corona sejak Minggu (23/03/2020). Kedua pasien itu selama ini dirawat RSUD Merauke. Selain itu, masih ada 478 Orang Dalam Pemantauan (478) Satgas Covid-19 Papua. (Gusty Masan Raya)

Demokrat Papua Resmi Tutup Pendaftaran, Ketua Bappilu: “Yang Daftar 75 Pasangan, 41 Kembalikan Berkas”

Ketua Bappilu DPD Demokrat Papua, Jhon Richard Banua didampingi Plh. Ketua DPD, Ricky Ham Pagawak memberikan keterangan pers di Kantor Sekretariat Demokrat Papua, Jalan Raya Abepura, Sabtu (21/03/2020) malam.

JAYAPURA (PB.COM)–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua resmi menutup pendaftaran pasangan bakal calon (bacalon) kepala daerah, setelah dua pekan membuka dan menerima pendaftaran para pasangan yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 di 11 kabupaten di Papua.

Penutupan pendaftaran itu diumumkan secara resmi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Papua, Jhon Richard Banua, SE.M.Si didampingi Plh. Ketua DPD, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si serta Tim Penjaringan Bacalon di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua, Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Sabtu (21/03/2020) malam.

Ketua Bappilu Demokrat Papua, Jhon Richard Banua didampingi Plh. Ketua DPD, Ricky Ham Pagawak bersama Tim Penjaringan Bacalon 11 Kabupaten di Papua.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Papua, Jhon Banua kepada wartawan mengatakan, sejak dua minggu membuka pendaftaran, sebanyak 75 pasangan Bacalon kepala daerah yang mengambil formulir. Namun, dari jumlah ini, hanya 41 pasangan yang mengembalikan berkas sesuai persyaratan yang disiapkan timnya.

“Apresiasi kepada tim yang sudah bekerja. Dari hasil ini kami akan tindaklanjuti ke tahapan berikutnya lagi, sesuai dengan Peraturan Organisasi dan Juklak partai. Dalam waktu dekat, kami akan pleno penetapan sebelum kami serahkan kepada ketua DPD untuk dilanjutkan kepada pihak DPP di JAkarta,” kata Banua.

Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak menjelaskan, selain pembukaan pendaftaran yang dilakukan di sekretariat, Partai Demokrat Papua juga telah mengirim Tim Penjaringan turun langsung ke 11 daerah yang akan menggelar Pilkada itu. Adapun 11 kabupaten itu yakni Keerom, Mamberamo Raya, Yalimo, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Supiori, Nabire, Boven Digoel, Merauke, Waropen dan Asmat.

“Tim ini survei di 4 wilayah adat ini sudah turun melihat langsung dan melaporkan hasilnya. Bagian ini akan menjadi syarat tambahan melengkapi PO dan Juklak. Jadi kita juga mengecek langsung kondisi di daerah,” tegas Ricky. (Gusty Masan Raya)

Resmi Mendaftar Di Demokrat, Pasangan MeNATA Optimis Dapat Rekomendasi DPP

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Natalis Degei, S.Sos dan Tabroni Bin M. Cahya saat menyerahkan berkas persyaratan kepada Sekretaris Bappilu Demokrat Papua, Jumat (13/03/2020) di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua.

JAYAPURA (PB.COM)—Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020-2025, Natalis Degei, S.Sos dan Tabroni Bin M. Cahya atau dikenal dengan pasangan MeNATA resmi mendaftarkan diri di Partai Demokrat Provinsi Papua.

Setelah mengambil formulir pendaftaran di awal pekan ini, pasangan MeNATA datang mengembalikan berkas pada Jumat (13/03/2020) di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura. Keduanya didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Nabire Marselus Gobay bersama Sekretaris DPC Udin Mardin, Ketua DPD Partai Berkarya Nabire, dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Nabire.

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Natalis Degei, S.Sos dan Tabroni Bin M. Cahya bersama pimpinan partai pengusung mereka saat menyerahkan berkas persyaratan di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Papua.

Usai pendaftaran, Bacawabup Nabire Tabroni Bin M. Cahya mengatakan dirinya yakin MeNATA bisa mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Apalagi, ia adalah kader Demokrat yang oleh DPC Demokrat Nabire resmi diusulkan maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Natalis.

“Kendati sebagai kader, saya tetap mengikuti mekanisme partai politik. Sekarang tinggal rekomendasi, kami serahkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat—Red.) Demokrat. Tapi kami yakin, kami bisa dapat rekomendasi. Selain Demokrat, pada pendaftaran tadi kami juga datang bersama para pengurus partai pendukung kami yaitu Golkar dan Berkarya,” kata Tabroni kepada papuabangkit.com di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua.

Menurut Tabroni, pada akhir 2019, ada konsesus empat partai politik di Nabire yakni Partai Demokrat, Golkar, Berkarya dan Garuda untuk mendukung dan mengusung MeNATA dalam kontestasi politik di Nabire 2020 ini. Di DPRD Nabire, dari total 25 kursi, Partai Demokrat memiliki 2 kursi, Golkar 3 kursi, Berkarya 2 kursi dan Garuda 1 kursi.

“Untuk satu pasangan butuh minimal 5 kursi. Kami yakin keempat parpol konsisten pada hasil konsensus bersama untuk usung kami,” katanya.

 

Mengenal Natalis Degei

Tabroni menjelaskan, dirinya terpanggil maju bersama Natalis membangun Nabire karena selama 12 tahun bekerja di sektor swasta di daerah itu dan memasok logistik ke 5 kabupaten lainnya di Meepago yakni Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Puncak, ia melihat masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

Bakal Calon Bupati Nabire Natalis Degei, S.Sos. Ia adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai.

“Nabire ini pintu gerbang untuk 5 kabupaten di wilayah Meepago itu. Jadi dari bahan pangan semuanya lewat Nabire. Ketika Nabire sudah swasembada pangan, kita gerakan perekonomian melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata maman akan memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Nibire dan Meepago,” kata Tabroni.

Untuk menopang kebijakan ini, lanjutnya, dibutuhkan sosok yang matang di bidang birokrasi. Oleh karena itu, Tabroni mengaku Natalis Degei adalah sosok yang tepat untuk berkolaborasi dengan dirinya guna menata Nabire menuju kesejahteraan rakyat.

Bakal Calon Wakil Bupati Nabire Tabroni Bin M. Cahya yang juga salah satu kader Demokrat Papua.

“Pak Natalis sangatlah matang dalam birokrasi pemerintahan dengan jabatan terakhir Sekretaris Daerah Dogiyai. Beliau resmi pensiun pada 31 Januari 2020. Sebelumnya, Natalis juga selama 10 tahun menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Nabire di masa pemerintahan Bupati AP Youw,” ujar Tabroni.

Selama menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Nabire, urai Tabroni, Natalis banyak menolong masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, jika terpilih nanti, pihaknya akan melahirkan program-program pro rakyat yang bisa membawa kemakmuran bagi warga Nabire.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan wakil bupati di 11 kabupaten yang mengikuti pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Pendaftaran dibuka selama sepekan yakni 9-14 Maret 2020 di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Jayapura untuk menerima berkas dari para bakal calon bupati dan wakil bupati Keerom, Memberamo Raya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Waropen, Supiori, Nabire, Asmat, Merauke dan Boven Digoel.

“Memang sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa DPD Demokrat tidak buka pendafataran. Namun sesuai dengan PO (Peraturan Organisasi—Red.) dan Juklak (Petunjuk Pelaksana—Red.) yang dikeluarkan oleh DPP Demokrat, kami diwajibkan h harus membuka pendaftaran, sehingga dalam rapat kami sepakati buka secara resmi tanggal 9-14 Maret dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore,” ujar Plh. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si, Minggu (08/03/2020) saat menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua. (Gusty Masan Raya)