Satgas Covid-19 Provinsi akan Meninjau Penanganan Covid-19 di Waropen

Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Welliam Manderi

JAYAPURA (PB.COM) – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Papua dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Waropen dalam waktu dekat.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Welliam Manderi mengaku kunjungan tersebut untuk meninjau penanganan Covid-19 pada daerah tersebut.

“Seperti diketahui, Waropen menjadi daerah yang sempat terdampak kasus Covid-19, dengan total 1 kasus positif namun sudah sembuh,” katanya.

Ia menyebut walaupun angka kasus Covid-19 di daerah tersebut tidak mengalami penambahan, namun pencegahan Covid 19 di kabupaten pesisir tersebut harus tetap dilakukan, termasuk upaya sosialisasi bahaya Covid-19 dan protokol kesehatan bagi masyarakat, terlebih kala mengetahui bahwa terdapat 13 orang dengan kontak erat di sana saat ini.

Dalam ranga kunjungan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Pjs Bupati Waropen. Agar dapat disesuaikan dengan OPD teknis terkait, serta Satgas Covid 19 di Waropen.

“Rencananya nanti akhir bulan ini. Kita akan koordinasikan dengan Pjs Bupati Waropen, sehingga menyesuaikan dengan kesiapan waktu beliau di tempat, baru kita turun lapangan untuk meninjau penanganan Covid 19 di sana,” Kata Manderi.

Pada kesempatan tersebut ia menyebut dari 22 kabupaten/kota terdampak Covid 19 di Papua, terdapat 6 kabupaten yang sudah kembali hijau karena sudah tidak memiliki kasus positif baru maupun kasus dalam perawatan.

Seperti halnya Waropen. Oleh sebab itu, semua penanganan Covid 19 sudah dilakukan. Beberapa waktu belakangan ini, Waropen bisa tekan kasus, sehingga tidak adanya kasus baru, tidak ada pasien dirawat, dan tidak ada pasien meninggal dunia di sana.

“Dari beberapa daerah, ini menjadi sampel kita untuk meninjau bagaimana langkah-langkah penanganan dan pencegahan yang dilakukan Pemda setempat untuk mempertahankan daerahnya dari ancaman penyebaran Covid 19,” ucapnya.

“Jadi, selain kita lihat daerah yang berada di zona merah, daerah zona hijau juga kita lihat apa yang mereka buat sehingga tetap dapat mempertahankan wilayahnya, masyarakatnya, dari ancaman penularan Covid-19 yang notabene merupakan pandemi global,” pungkasnya.(Toding)

Kabupaten/Kota Didesak Segera Input Data Tenaga Honorer

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda

JAYAPURA (PB.COM) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua meminta segera menyusun dan menyerahkan data tenaga honorer ke Pemerintah Provinsi Papua.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda kepada di Jayapura mengatakan, hingga saat ini data yang telah diinput kabupaten/kota ke provinsi baru mencapai 7000 orang.

“Sementara dari pusat hanya memberi batas waktu sehingga minggu kedua November 2020 untuk menyerahkan data,” kata Wenda.

Ia mengingatkan kepada kabupaten/kota agar memanfaatkan waktu menyusun data, sebab minggu kedua bulan November data sudah harus diserahkan ke pusat.

Diminta kepada kabupaten/kota segera menyusun data sesuai arahan kebutuhan Anjab dan ABK di daerah masing-masing. “Sesuai arahan pak Wagub, orang Papua diutamakan karena orang Papua tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengaku kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Kami diberi waktu sampai minggu kedua November 2020, supaya 20 ribu tenaga honorer dapat diselesaikan dan banyak anak-anak Papua yang selama ini honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil,” ucapnya. (Toding)

Seribuan Pejabat Eselon III dan IV Papua Dilantik Secara Virtual

Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilantik secara resmi di Gedung Negara, Jumat (28/8/2020) secara virtual.

JAYAPURA (PB.COM) – Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilantik secara resmi di Gedung Negara, Jumat (28/8/2020) secara virtual.

Pejabat eselon III dan IV yang dilantik oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal pada 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah sekitar 1000 orang.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM dalam sambutannya meminta kepada pejabat eselon III dan IV yang dilantik agar dapat langsung bekerja dengan baik.

“Pelantikan ini sesuai mekanisme, mari kita bekerjasama yang lebih giat lagi untuk kemajuan Papua,” katanya.

Menurut Klemen, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat eselon III dan IV tidak perlu orang takut tetapi bagaimana orang respek terhadap provinsi.

“Kita bangun respek bukan dengan dasar suka tidak suka, itu hanya akan menciptakan kebencian, kita tidak boleh membangun Papua dengan dasar kebencian,” tegasnya.

Namun Papua harus dibangun dengan dasar kasih, kasih yang terutama adalah mengasihi musuh orang yang paling membenci kita, itu yang harus provinsi lakukan sebagai wakil orang yang menjalankan undang-undang Otsus, harus memastikan bahwa semua orang asli Papua ada kasih.

“Bagaimana Papua menjadi sakuran berkat, itulah tugas kamu yang baru dilantik, jangan seperti saat di kabupaten, sebab yang menentukan dinas maju atau tidak adalah eslon III dan IV,” tambahnya.

Ia menambahkan, mutasi jabatan merupakan hal biasa. Sebab, tidak ada yang abadi tetapi merupakan hal biasa.

“Semua bersuka cita, jika ada yang berharap namanya keluar tetapi tidak ada tetap bersuka cita, karena itu bukan maunya kita tetapi itu kemauan Tuhan,” tambahnya. (Toding)

94 TKI dari PNG Kembali ke Tanah Air

94 Warga Negara Indonesia dipulangkan setelah di-PHK sejumlah perusahaan di PNG.

JAYAPURA (PB.COM) – Sebanyak 94 Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) dipulangkan setelah di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh sejumlah perusahaan di Papua Nugini (PNG).

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai mengatakan, 94 WNI yang dipulangkan tersebut tersebar pada berbagai provinsi di Papua Nugini.

“Mereka yang kembali ini ada yang di-PHK karena Covid-19, ada yang ada sakit serta ada yang sudah selesai masa kontraknya,” katanya.

Dengan demikian, kata Wanggai, WNI tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah  untuk menfasilitasi warga yang ingin kembali.

“Repatriasi mereka dari sana ke Indonesia dan disini pemerintah provinsi Papua menerima dan kami mengantar sampai di tempat penginapan dengan koordinasi dengan semua pihak,” jelasnya.

Menurutnya, WNI yang kembali tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan, dimana mereka tinggal atau tempat akomodasinya dalam pantauan pemerintah. “Dari sekian yang kembali, satu warga Jayapura selebihnya warga Makassar dan Jawa,” katanya lagi. (Toding)

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2018 Provinsi Papua Belum Jelas

ASN Pemprov Papua

JAYAPURA (PB.COM) – Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 Provinsi Papua hingga saat ini belum diketahui secara pasti jadwalnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura mengaku terhambatnya pengumuman hasil seleksi CPNS 2018 disebabkan masih ada kabupaten yang memasukkan daftar hasil revisi soal kebutuhan pegawai kepada panitia seleksi nasional.

“Sebagian besar sudah diferivikasi faktual oleh Pusat, namun ada beberapa kabupaten yang belum mengajukan data,” terangnya.

Ia mengaku masih menunggu data dari beberapa kabupaten yang bermasalah tersebut, sebab jika semua kabupaten sudah memasukkan data maka akan diumumkan secara serentak.

“Dalam waktu dekat kami akan duduk dengan kepala BKD se-Papua untuk membuat satu kesepakatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor  Regional IX BKN Jayapura, Drs. Paulus Dwi Laksono, H.M.AP menegaskan, jumlah Orang Asli Papua dalam formasi CPNS 2018 tidak mencapai 80%.

“Dari hasil rekonsiliasi ditentukan pelamar dan peserta ujian mengacu komposisi 80% OAP dan 20 % non-OAP ternyata hasilnya komposisi 80 % OAP belum terpenuhi,” tandasnya.

Hal ini terjadi karena masih banyak OAP yang melamar pada unit ini tertentu yang berada di pusat perkotaan. Sehingga formasi di daerah yang jauh dari pusat kota menjadi kurang pelamar dan bahkan tidak ada pelamarnya, padahal formasi tersebut dikhususkan untuk OAP.

“Dengan kondisi ini, pemerintah daerah mengajukan perubahan berupa optimalisasi formasi ke menteri PAN dan RB. Proses ini sudah berjalan dan di awal Maret 2020 sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Menteri PAN dan BKN hasil optimalisasi tersebut,” ujarnya.

Namun hasil optimalisasi formasi tersebut masih ada beberapa catatan dimana ada beberapa formasi yang belum terisi OAP, sehingga daerah diminta segera memeriksa kembali.

Menurut Paulus, kabar terakhir usulan kedua perbaikan optimalisasi sudah dilakukan analisis oleh BKN dan sudah dilaporlan kembali ke Menteri PAN dan RB untuk dimintakan persetujuan menteri PAN dan RB. (Toding)

Seleksi Jabatan Sekda Memasuki Tahap Penulisan Makalah

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad.

JAYAPURA (PB.COM) – Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad mengaku seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memasuki tahapan seleksi penulisan makalah.

“Ini kan sudah masuk dalam tahap penyusunan makalah minggu ini, jadi sudah tahap assessment sudah dilakukan. Sudah hampir terakhir,” terangnya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (1/7/2020).

Mantan Kepala Bappeda Papua tersebut berharap proses tahapan seleksi jabatan Sekda Papua sudah tuntas pada 15 Juli 2020.

“Calonnya belum ada yang gugur, hanya nilai dari tahap pertama  sampai sekarang siapa yang di atas atau di bawah,” tandasnya.

Dari pengumuman yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) Papua Nomor: 003/PANSEL-JPTM/2020 tentang penetapan hasil tes assessment  seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di  lingkungan Pempov Papua, yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Drs. Akmal Malik, MSi di Jakarta pada 29 Juli 2020.

Calon  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua wajib mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Penulisan makalah dilakukan dengan tulis tangan maksimal 5 (lima) halaman dengan durasi waktu penulisan paling lama selama 3 (tiga) jam dengan Tema penulisan makalah terkait “Tugas dan Fungsi Strategis Sekretaris Daerah Provinsi Papua”.

Hasil seleksi penulisan makalah akan diumumkan melalui website. seleksiterbuka.papua.co.id pada tanggal 6 Juli 2020.

Seperti diketahui yang mengetahui seleksi hingga saat ini adalah Doren Wakerkwa, SH, Drs. Wasuok Demianus Siep, Dance Yuliaan Flassy, SE, M.SI, Dr. Juliana J. Waromi, SE, M.Si dan Drs. Basiran, M.SI. (Toding)

Papua Harap Kembali Raih WTP Untuk Ke-Enam Kalinya

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad memimpin apel pagi di halaman kantor gubernur, Senin (22/6/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-enam kalinya dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad dalam arahannya pada apel pagi di halaman kantor gubernur, Senin (22/6/2020) memberi apresiasi kepada pimpinan SKPD yang telah memberikan laporan atas pemeriksaan eksternal yang dilakukan BPK RI Perwakilan Papua.

“Jadi kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita, pada hari Jumat melalui sidang paripurna akan sidang paripurna di DPR Papua tentang penyerahan LHP,” kata Musa’ad.

Ia berharap pemeriksaan LHP tahun ini, Pemprov Papua dapat kembali meraih predikat seperti tahun sebelumnya.

“Kita berharap setelah kita berupaya makasimal mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, kita juga berdoa mudah-mudahan predikat kita sama seperti tahun sebelumnya,” terangnya.

Sebelumnya, Inspektur Papua Anggiat Situmorang mengaku BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pengunaan anggaran tahun 2019.

“Pemeriksaan awal Januari yang dilakukan selama 25 hari, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci, jadi pemeriksaannya sudah berakhir,” terangnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaaan atas laporan keuangan Pemprov Papua tahun 2019 ini meliputi kesesuaian dengan akuntabilitas pemerintah, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengungkapan yang jelas dan apakah sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang dilakukan.

“Ini yang dilakukan BPK dalam memberikan opini,” tambahnya. (Toding)

Papua Buka Akses Transportasi Udara dan Laut Pekan Depan

Rapat Forkompimda dan bupati/wali kota di Jayapura, Selasa (3/6/2020) memutuskan Papua membukan akses transportasi udara dan laut mulai pekan depan.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan relaksasi terkait pandemi Covid-19 dengan memulai membuka akses transportasi udara dan laut.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Forkompimda dan bupati/wali kota di Jayapura, Selasa (3/6/2020) mengungkapkan, untuk akses transportasi laut mulai dibuka tanggal 8 Juni 2020 dan penerbangan tanggal 10 Juni 2020.

“Jadi yang mau terbang silahkan terbang dan yang mau kembali bertugas ke daerah masing-masing yang terjebak selama ini nanti diatur prosedurnya,” katanya.

Menurut Klemen Tinal bahwa prosedur akomodasi kapal laut maupun penerbangan tetap menjaga phisycal distancing yakni hanya 50 persen kapasitas tempat duduk yang digunakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Recky Ambrauw mengungkapkan untuk relaksasi penerbangan dan kapal laut pengaturannya adalah transportasi udara tanggal 10 Juni 2020 dan laut laut tanggal 8 Juni 2020 dengan kapal Ciremai.

“Itu direncanakan dan sudah tentu tetap kita melaksanakan protokoler kesehatan, untuk KM Ciremai penumpang yang dimuat hanya 50 persen dari kapasitas yang tersedia,” terangnya.

Namun secara teknis prosedurnya akan diatur sesuai prosedur kesehatan yang akan melibatkan instansi terkait di pelabuhan, sementara transportasi penerbangan akan diatur dengan baik jumlah lima operator penerbangan yakni Garuda, Batik, Lion Air, Citilink dan Sriwijaya. “Namun penerbangan dikhususkan penerbangan Jayapura Jakarta dan Jakarta Jayapura,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Recky, operator penerbangan tidak melayani rute penerbangan transit. “jadi sekali lagi, penerbangan pulang pergi (PP) Jayapura via Jakarta tidak melayani transit dan tetap berpedoman pada protokoler kesehatan dengan kapasitas penumpangan 50 persen,” tandasnya.

Selain itu, pengaturan penumpang masuk maupun keluar bandara akan diatur dengan melibatkan instansi terkait yang ada di Bandar Udara Sentani. “Hal ini dilakukan untuk pengawasan naik dan turunnya penumpang dari pesawat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, untuk lima operatoror penerbangan akan diatur satu hari satu operator penerbangan yang melayani penerbangan.

“Jadi tidak setiap hari lima operator penerbangan bisa terbang tetapi satu minggu mungkin bisa lima kali terbang untuk masuk dan keluar,” paparnya. (Toding)

Hemat Bapok, Masyarakat Diimbau Konsumsi Pangan Lokal

JAYAPURA (PB.COM) – Masyarakat diimbau menghemat Bahan Pokok (Bapok) dan lebih mengutamakan mengonsumsi pangan lokal selama pandemik virus corona (Covid-19).

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan di Jayapura, Rabu (29/4/2020) menyarankan supaya masyarakat lebih arif belanja pangan lokal. “Dari hasil rapat koordinasi dan cek fisik yang ada, stok  beras Bulog dan kebutuhan lain masih aman hingga empat bulan ke depan,” kata Klemen Tinal.

Namun demikian, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir soal kebutuhan Sembako sebab petani siap mengamankan Bapok. “Petani kita baru bisa selesai bekerja sampai sore, sehingga mereka siap untuk mengamankan bapok,” jelasnya.

Selaoin itu, ujar mantan Bupati Mimika tersebut bahwa Pemprov Papua telah melakukan pertemuan dan memastikan Pelni standby kapan pun jika dibutuhkan.  “Kami sudah rapat dengan semua pihak dan sudah memastikan ke Pelni agar siap jika ada situasi darurat kita membutuhkan sembako untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut tidak ada masalah jika sewaktu-waktu dibutuhkan, sebab Pemprov telah menyurat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. “Dengan demikian kalau ada situasi krisis (kita tidak harap) sudah koordinasi dan kapal dapat mengisi kekurangan itu,” jelasnya. (Toding)

Papua Urutan Teratas Nasional Tingkat Kesembuhan Covid-19

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM.

JAYAPURA (PB.COM) – Provinsi Papua menempati urutan teratas se-Indonesia tingkat kesembuhan pasien virus corona (Covid-19).

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan di Gedung Negara, Rabu (22/4/2020) menjelaskan, walaupun jumlah terpapar Covid-19 hingga kini mencapai 124 orang, namun tingkat kesembuhan di atas angka secara nasional yakni 11 persen.

“Satu hal yang masyarakat perlu ketahui bahwa puji Tuhan walaupun kita 124 positif, tetapi secara umum tingkat kesembuhan itu kita nomor satu di Indonesia, secara nasional 11 persen,” ungkapnya.

Ia menilai dengan tingginya angka pasien yang sembuh tersebut, diyakini dalam dua minggu ke depan akan banyak perubahan. “Kami yakin kalau rakyat dan pemerintah bersama-sama bekerjasama, kita yakin dua minggu ke depan akan banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan,” terangnya.

Oleh sebab itu, mantan Bupati Mimika tersebut meminta kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah. “Karena itu, kami minta masyarakat patuhi aturan aturan yang pemerintah sudah berikan seperti jangan keluar rumah, jangan beraktivistas lebih dari pukul 14.00 siang,” harapnya.

“Sebab pada jam tersebut tingkat aktivitas Covid-19 sedang tinggi-tingginya, karena itu kami minta mulai jam 2 ke atas aktivitas sudah semakin menurun bahkan berhenti,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub kembali menegaskan agar pedagang tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan mengambil untung dengan menaikkan harga seenak hati.

“Kami juga minta pedagang jangan manfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan merugikan rakyat, sebab ini bencana, dalam situasi bencana jangan coba-coba orang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang,” tegasnya.

“Saya sudah perintahkan Satgas agar orang-orang seperti itu ditangkap semua, tidak usah ada di Papua. Ini harus tegaskan juga supaya jangan ada yang coba-coba bermain. Aneh bin ajaib sampai harga telur sangat tinggi, itu tidak logis apapun alasannya, lebih baik semua tidak makan telur. Jangan satu orang untung tapi bikin rusak orang di Papua,” tambahnya. (Toding)